Bandung, Bappeda Jabar.- Di tahun 2017-2018 mendatang, alokasi penganggaran Provinsi Jawa Barat akan terganggu oleh dua program besar yang dapat menguras APBD Provinsi Jawa Barat sampai 7 triliun rupiah. Dua program tersebut yakni Pemilihan Gubernur Jawa Barat di tahun 2018 dan implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberi amanat peralihan kelola kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi yang harus dimulai pada tahun 2017.

Wacana itu disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Jawa Barat Imam Solihin pada Sambutan agenda rutin Apel Pagi Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2 Mei 2016, di Lapangan Apel Bappeda Jabar Jalan Ir. H Djuanda No.287, Bandung,

Pemilihan Gubernur tahun 2018 diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Penggunaannya, untuk penyelenggaraan pemilu daerah provinsi, pengadaan alat peraga, surat suara dan lainnya. Sedangkan, implementasi peralihan kelola kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi dianggarkan sampai 4,5 triliun rupiah. Untuk dua program itu saja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menganggarkan hingga 7,5 triliun.

“Kita merencanakan kebutuhan anggaran untuk Pemilukada hingga 3 triliun dan untuk pelaksanaan Undang-undang 23, Dinas Pendidikan Provinsi bersama Komisi Lima DPRD Provinsi sudah menganggarkan hingga 4,5 triliun,” kata Imam dalam sambutannya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada dalam situasi yang bimbang. Dua program besar ini bagaimanapun harus terlaksana meski dengan utuh menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat tanpa bantuan pihak lain.

“APBN tidak bisa kita harapkan, CSR juga tidak bisa kita harapkan, apalagi dengan APBD kabupaten/kota. Jadi memang anggaran provinsi itu cukup sempit terutama untuk anggaran 2017,” lanjut Imam.

Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan ini, Imam menghimbau kepada Jajaran Bappeda untuk kembali meningkatkan kinerja terutama lebih bijak dalam merencanakan dan mengelola sisa anggaran di luar dua program tadi.

“Menghadapi ini, barangkali kita dituntut harus lebih pandai membagi waktu, membagi orang dan tenaga untuk menyelesaikan dokumen dan menyesuaikan perencanaan di tahun mendatang terutama karena keberadaan dua program besar daerah itu,” pungkas Imam.(Fajar)