Diponogoro, (GM).- Ahmad Heryawan menyatakan, selama ini pemprov jabar terus mengidentifikasi para anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Jabar. Dari 159 orang anggota Gafatar asal Jabar di Bambu Apus Jakarta, ada yang tidak mau dipulangkan ke kampung halamannya dan ingin kembali ke Kalimatan Barat karena sudah menjadi warga di daerah tersebut.

“Saat ini semua ditampung dulu di Bambu Apus Jakarta. Insya Allah itu akan diperoses untuk segera dipulangkan. Tentu setelah pemahamanya agamanya diluruskan, trauma healing, dan akan kita pulangkan,” jelas Heryawan kepada wartawan usai rapat pimpinan di gedung sate, Jln.Diponegoro, Bandung, Senin (25/1).

Dikatakan Aher – sapaan akbar Ahmad Heryawan – anggota Gafatar yang diterima keluarganya. Namun anggota Gafatar yang tidak diterima lagi oleh keluarganya, akan ditampung terlebih dahulu di balai Dinas Sosial (Dinsos) Jabar.

“Mereka yang sudah sampai di Bambu Apus tapi tidak pulang, alasannya tidak punya apa-apa, malu, dan keluarga tidak mencari. Ini agak khusus perlakuannya nanti. Mereka akan ditampung di balai-balai Dinsos Jabar. Mudah-mudahan traumanya hilang dan akan dicarikan jalan keluar,” katanya.

Ia menyebutkan, ada tiga atau empat balai Dinsos yang akan digunakan untuk menampung para anggota Gafatar tersebut. “Mereka akan disebar ke balai tersebut sesuai dengan domisilinya,” katanya.

Translok

Selain itu, lanjut Heryawan, pihaknya pun akan mencari solusi terbaik untuk mereka. Termasuk rencana untuk memberikan fasilitas transmigrasi lokal (translok) kepada mereka.

“Bisa saja transmigrasi lokal, kalau memungkinkan ada translok atau transmigrasi di luar Kalimantan. Tapi itu pun harus connect drngan pemerintah pusat. Atau yang ketiga, kita negosiasi dan komunikasikan dengan kampung asalnya sehingga kedua belah pihak bisa menerima. Itupun tengah kita komunikasikan. Asal masyarakatnya bias menerima. Tentu kalau tidak selesai dengan cara itu, akan kita cari jalan lain, mungkin agak lama di pantai kita dan dicari jalan keluarnya,” katanya.

Sehubungan dengan itu, Aher menyatakan bakal menugaskan Dinsos Jabar, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB), Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Jabar, dan instansi terkait lainnya untuk membuat solusi permasalahan tersebut.

“Kita tugaskan BP3KB, Dinsos, Kesbangpol untuk membuat konsep penyelesaian masalah ini,” katanya.