Bandung, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu evaluasi APBD Perubahan Jabar 2016 yang masih dibahas Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya sejumlah program yang dianggarkan dalam perubahan belum bisa terlaksana mengingat pencairan anggaran belum terjadi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan, berdasarkan informasi yang dia terima, evakuasi terhadap APBD Perubahan 2016 dijadwalkan tuntas pekan ini. Iwa mengaku tidak mengetahui penyebab tertundanya pembahasan oleh Kemendagri. “Semoga tidak lama lagi tuntas, selanjutnya anggaran dicairkan untuk jalannya pembangunan,” kata Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/10/2016)

Iwa menjelaskan porsi APBD-P Provinsi Jabar 2016 mencapai Rp 29,996 triliun. Jumlahnya jumlah tersebut meningkat Rp 559,374nmiliar dari APBD Murni Rp 29,406 triliun. Meski begitu, Iwa memprediksi, pada APBD perubahan ini terjadi penurunan pendapatan daerah dari target yang ditetapkan. “Pada APBD murni, pendapatan daerah ditargetkan 36,806 triliun. Turun menjadi 26, 481 triliun,” kata Iwa.

Hal tersebut, menurut dia, diantaranya akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berlaku ke seluruh provinsi. Selain itu, penurunan dana bagi hasil pajak. Contohnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor seiring dengan ,enurunnya harga bahan bakar minyak. Meskipun demikian, menurut Iwa, penurunann itu diimbangi oleh kenaikan pendapatan asli daerah. Salh satunya dari pajak kendaraan bermotor.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengaku optimis evaluasi tersebut akan tuntas dalam waktu dekat ini. Bahkan dia berharap Kamis ini pembahasan tuntas.

Sementara itu, anggota DPRD Jabar, Eryani Sulam, mengatakan di APBD-P 2016 telah disepakati dana bantuan desa sebesar Rp 250 miliar. Dana tersebut akan diberikan kepada sekitar 5.300 desa di Jabar, masing-masing desa memperoleh Rp 50 juta yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. “Kemarin kita sepakati di perubahan, Rp 50 juta per desa,” kata Eryani.

Dana desa tersebut, menurut dia akan disalurkan sekitar dua pekan setelah pengesahan APBD-P. Dana tersebut untuk berbagi pembangunan infrastruktur di desa seperti jalan, jembatan dan irigasi.