Bandung, Sindo.- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap, pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk program perbaikan Sungai Citarum yang bersifat non-struktur.

Seperti untuk program konservasi di wilayah hulu Sungai Citarum dan program lainnya yang dapat menjadi solusi dalam penataan Sungai Citarum secara berkesinambungan.

Pasalnya, kata dia, dana triliunan rupiah sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dan berbagai perbaikan. Mulai dari pembangunan kirmir hingga pengerukan sedimentasi di kawasan tengah dan hilir sungai. Tapi semua itu tidak berdampak banyak, karena masih saja terjadi banjir.

“2012 dilakukan program struktural, 2013 dan 2014 tidak banjir, namun 2015 banjir. 2016 juga ada banjir meski kecil. Jadi, program struktural belum seimbang non-struktural yang masih miliran rupiah. Saya berharap pusat gelontorkan lagi dana triliunan rupiah untuk non-struktural karena dana pemda terbatas,” katanya di Bandung kemarin.

Untuk diketahui, Citarum adalah sungai terpanjang di Jawa Barat. Membentang sepanjang 297 kilometer melintasi empat kabupaten, dua taman nasional Gunung Gede Pangrango dan Gunung Halimun. Potensi airnya mencapai 13 miliar kubik per tahun. Hingga saat ini baru 57,9% air Sungai Citarum bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sungai Citarum juga terhubung dengan lima bendungan, di antaranya Saguling, Cirata, dan Jatiluhur.

Kondisi Sungai Citarum saat ini bisa dibilang begitu memprihatinkan. Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, lumpur mengendap di dasar sungai mencapai 500.000 meter kubik per tahun dengan penurunan muka air tanah mencapai 8,3 cm per tahun. Selain itu diperkirakan ada 400 ton limbah ternak, 25.000 ton limbah sampah, dan 280 ton limbah pabrik di buang ke sungai tersebut tiap harinya.

Sekarang ini, kata Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan, program struktur sudah masuk dalam tahap normalisasi sungai tahap ketiga di kilometer 41-60. Dan pada tahun depan ditargetkan normalisasi dapat selesai di kilometer 61-77.

Aher melanjutkan, pendekatan non-infrastruktur akan menuntaskan semua pangkal masalah terutama upaya konservasi daerah tangkapan air di kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan.

“Jika kita telisik, pangkal problem Citarum ada pada erosi di Gunung Wayang sebagai sumber mata air Citarum yang terus terjadi, sehingga area tangkapan air menurun. Selain itu, berbagai peternakan dan permukiman menjadikan sungai ini sebagai tempat sampah, serta industri yang berprilaku seenaknya. Di mata saya, ini semua perlu pendekatan non-struktur,” katanya.

Di sisi lain, penguatan non struktur juga diperlukan karena rendahnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum di kawasan tersebut. Pihaknya juga merasa heran dengan prilaku masyarakat dan industri yang ada di dekat aliran sungai.

“Ditambah di lapangan terjadi kongkalikong. Malah proses hukum yang berkasnya sudah P 21 (lengkap), eh berakhir bebas. Tidak ada efek jera, pembuangan limbah kimia berbahaya dari industri ke Citarum kini terus beriangsung,” ujarnya.

Menurut dua, selain revitalisasi di Gunung Wayang, dana non-struktur juga digunakan dalam upaya pembebasan atau penarikan lahan negara di gempa dan sungai. Misalnya pada KM 21-40 yang sudah banyak dihuni peternakan sapi, tapi ironisnya minta ganti rugi ketika Pemprov akan menata ulang beberapa waktu lalu.

“Ini juga akan digunakan dalam program peningkatan kesadaran secara masif dan kontinyu. Selain Gunung Wayang, kesadaran lingkungan yang rendah di daerah permukiman juga menjadi target program non-struktur ini. Kami optimistis karena sikap pemerintah daerah sekitar sungai juga satu visi,” pungkasnya.