Bisnis.com, Bandung.- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta BUMD PT BIJB menghentikan pembiayaan pembangunan sisi darat Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan permintaan tersebut merupakan salah satu poin penting rapat dirinya bersama Jonan yang digelar di Kementerian Perhubungan awal pekan ini. Rapat tersebut menurutnya membahas kepastian alih kelola bandara milik Pemprov Jabar pada Kemenhub.

“Alih kelola resmi, Pak Menteri minta BIJB menghentikan pembiayaan, tapi pembangunan tetap jalan,” katanya di Bandung, Jumat (24/6).

Heryawan mengatakan setelah keputusan tersebut diambil rapat, maka selanjutnya PT BIJB hanya berwenang dalam pembangunan dan pengelolaan aerocity secara mandiri. Menteri Jonan juga memastikan seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan PT BIJB akan diganti.

“Nanti uangnya diganti pusat lewat APBN,” ujarnya.

Namun penggatian dana yang diapakai BIJB untuk membangun sisi darat tetap harus melewati proses penaksiran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya kepastian yang didapat dari rapat kemarin akan segera ditindaklanjuti Pemprov Jabar.

“Yang penting mau diganti, ini sudah firm, BIJB akan kelola aerocity Kertajati saja,” ungkapnya.

Setelah administrasi penggantian dari Pusat diterima, selanjutnya anggaran tersebut akan digunakan PT BIJB mulai merintis pengelolaan aerocity. Di sisi lain, pihaknya akan segera merevisi Perda pembentukan BUMD ini bersama DPRD Jabar.

“Revisi perda mengikuti, karena (alih kelola) ini sudah titah Presiden,” katanya.

Sementara terkait sejumlah kerjasama kebandaraan yang sudah dijalin antara BIJB dengan sejumlah pihak antara lain Citylink, PLN, Pertamina akan dilanjutkan oleh Kemenhub. Nantinya apakah kerjasama tersebut dibutuhkan oleh pemerintah atau tidak hal ini menjadi kewenangan pusat. “Saya kira inshaallah keputusan rapat kemarin itu sudah fair,” cetusnya.