Purwakarta, Bappeda Jabar.- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, proses perencanaan harus memaksimalkan anggaran yang ada. Karena situasi yang dihadapi serba dibatasi anggarannya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan pada acara Pra Musrenbang Wilayah II Purwakarta, Rabu (29/3/17).

“Mari kita gunakan sumber daya yang terbatas itu untuk hal-hal yang berguna untuk masyarakat kita,” ujar Aher pada layar telekonferensi.

Dengan anggaran yang terbatas, akan ada skala prioritas yang di dahulukan. Seluruh kegiatan penting jika dihadapkan pada anggaran yang terbatas, mau tidak mau harus melakukan pilihan-pilihan yang paling penting, dan sedikit mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu mendesak pada saat ini. Sehingga, yang tampil merupakan prioritas untuk masa depan yang paling berpengaruh untuk meningkatkan indikator-indikator yang ada.

Dampak dari hal tersebut, Aher mengimbau untuk menghadirkan program kerja yang tidak hanya bertumpu pada sumber anggaran yang ada, namun bisa menghadirkan sebuah gerakan masyarakat. Supaya bisa memacu dan mempelopori selanjutnya untuk urusan yang bisa memasyarakatkan, dan masyarakat melanjutkan sendiri dengan gerakan secara bersama-sama.

Selain pembahasan tentang anggaran yang terbatas pada proses perencanaan, Aher juga menambahkan 3 hal yang perlu diperhatikan dari ranah pembangunan. Ketiga hal tersebut diantaranya; Bagaimana pembangunan bisa menghilangkan atau mengurangi kemiskinan secara lebih cepat, Bagaimana pembangunan bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, dan Bagaimana pembangunan bisa menyelamatkan lingkungan. Jika seluruh syarat tersebut tercapai, niscaya kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi.

Kegiatan Pra Musrenbang merupakan rangkaian kegiatan proses Perencanaan yang dimaksudkan untuk mempertajam usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 sesuai dengan Perda No.6 th 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain itu, tujuan kegiatan ini juga untuk Membahas dan menyepakati usulan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Juga untuk menampung masukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2018.

Mekanisme acara terdiri dari, Rapat Pleno (Pembukaan, Telekonferensi Gubernur,  Saran dan Masukan dari DPRD Provinsi Jabar, Paparan RKPD Provinsi Jawa Barat), Sesi Sidang Kelompok, dan diakhiri dengan Pendandatanganan Kesepakatan. (Humas Bappeda Jabar)