BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, rendahnya angka partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memilih pada Pilkada 2017 kemarin bukan disebabkan oleh masalah administrasi seperti E-KTP, melainkan kurangnya kesadaran masyarakat atas hak-hak demokrasi sebagai warga negara.

“Yang tidak punya E-KTP pun kan bisa pakai Suket, hanya kesadaran demokrasi saja yang masih kurang,” kata Aher ditemui di rumah dinasnya, Kamis (16/2/17).

Berbeda dengan dua daerah lainnya di Jabar yang melaksanakan Pilkada serentak 2017 yaitu Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya yang angka partisipannya lebih dari 80%, di Kabupaten Bekasi hanya mencapai 60%. Untuk itu, Aher menginginkan pada gelaran Pilgub dan Pilwalkot di Kota Bekasi tahun 2018 harus ada perhatian khusus untuk daerah tersebut.

“Khusus untuk Kabupaten Bekasi harus ada perhatian khusus supaya partisipasi di Pilgub nanti meningkat,” ujarnya.

“Ya tentu ini peran bersama yaitu pemerintah, Kesbangpol, Dukcapil, KPU, Bawaslu dan Panwaslu, saya kira semuanya berperan,” tambah Aher.

Namun untuk partisipan disabilitas Aher menilai, di tiga daerah tersebut sangat tinggi. Artinya, penyelenggara Pilkada telah maksimal dalam fasilitasi bagi penyandang disabilitas yang juga memiliki hak sama.

“Angka partisipan disabilitas di tiga daerah itu sangat bagus, berarti penyelenggaraan Pilkada dalam memfasilitasi mereka sudah baik. Hak demokrasi itu kan hak semua pihak termasuk disabilitas sebagai warga negara,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 di Jabar menurut laporan yang telah diterima Gubernur Aher, berjalan lancar dan kondusif.

“Berdasarkan laporan yang saya terima Pilkada kemarin di tiga daerah sudah bagus dan lancar, kalau hitungan kan masih sementara tapi finalnya nanti perhitungan tabulasi manual,” ujar Aher. (Humas Jabar)