Antarajabar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya ialah dengan memberi permukiman yang layak yakni apartemen sewa untuk pekerja, kata kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan, di Bandung, Sabtu.. “Pemprov telah membangun apartemen sewa di Kabupaten Bandung, di sekitar kawasan Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan Jeruk. Di situ ada sistem sewa untuk pekerja lajang, pekerja berkeluarga dan beberapa ketentuan lainnya yang tentu dengan harga sewa yang terjangkau,” Ferry Sofwan. Ia mengatakan hal lain yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar juga melakukan sejahteraan buruh/pekerja ialah melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota dengan agenda membahas upah minimum sektoral yang bisa meningkatkan besaran ketetapan upah minimum kerja (UMK) 2016 sesuai sektor unggulan setiap daerah. “Upah sektoral ini akan jadi solusi atas masih banyaknya komplain serikat pekerja terkait UMK berbasis PP No 78 Tahun 2015 yang dianggap tidak menghitung kebutuhan hidup layak sebagaimana mestinya,” kata diaa. Menurut dia, PP tersebut memiliki formulasi berdasarkan tingkat inflasi dan produk domestik bruto, yang mana hal ini disertai pula pertimbangan kenaikan harga yang ada di pasar serta produktivitas pekerja. Ia mengatakaan, upah sektoral ini didasari PP No. 78 Tahun 2015 yang mendorong pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi keinginan para pekerja mengacu pada sektor industri unggulan yang ada di kabupaten/kota. “PP 78 tahun 2015 ini tidak hanya sekedar UMK provinsi ataupun kabupaten/kota, tetapi ada hal lain. Seperti memfasilitasi keinginan para pekerja agar mendapat upah sektoral. Kita melihat industri unggulan yang ada di tiap daerah,” kata dia. “Nanti, tiap daerah dapat mengajukan upah minimum sektoral. Saat ini yang telah dijalankan adalah sektor migas di Kabupaten Indramayu. Itu upahnya lebih besar dari UMK karena ada kekhususan sifat pekerjaan pada sektoral tersebut,” lanjut Ferry. Ia mengatakan kebijakan Pemprov Jabar mengenai pengembangan PP No 78 Tahun 2015 ini tinggal menunggu pengajuan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pihak pengusaha dan tenaga kerja itu pun harus menemukan titik kesepakatan terkait dengan pengupahan. Oleh karena itu, Pemprov Jabar mendorong teman-teman di kabupaten/kota untuk memfasilitasi pekerja dan pengusaha karena mereka harus membahas bipatrit (dua pihak) terlebih dahulu. Kenaikan upah sektoral nantinya dibahas oleh pengusaha dan pekerja serta pengusaha dengan tenaga kerjanya pun harus sepakat, aabila sudah sepakat, diajukan oleh kabupaten/kota kepada gubernur, maka tinggal diimplementasikan saja di daerah masing-masing. Ia menambahkan penerapan upah minimum sektoral tergantung kesiapan kabupaten/kota dan pembahasan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dan per 1 Januari 2017 mendatang upah minimum sektoral sudah dapat dijalankan dengan batas waktu maksimal berdasarkan kesepakatan Agustus 2017. “Ditetapkan berlakunya per 1 Januari 2017. Kalaupun nanti diundur misal hingga bulan Maret, nanti bisa dirapelkan sisa uangnya dari bulan Januari tersebut. Paling telat penerapan ini hingga Agustus 2017. Tentu butuh waktu antara temen-temen pengusaha dan serikat pekerja dalam mencapai kesepakatan,” katanya. Komponen dari PP tersebut tidak hanya terkait formulasi UMK saja, tetapi juga bertujuan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Hal ini berdasarkan lamanya pengalaman bekerja dan tingkat pendidikan, sehingga pekerja merasa lebih dihargai. ” PP 78 tahun 2015 juga mendorong penghargaan khusus dari sisi profesionalisme pekerja dengan diterapkannya struktur dan skala upah. Tentu mereka yang bekerja 0-1 tahun mendapatkan upah berbeda dibandingkan yang telah berpengalaman bekerja lima tahun misalnya,” katanya. “Begitu pula tingkat pendidikan. Mereka yang lulusan SMA dan telah bekerja selama lima tahun akan berbeda dengan lulusan D3, meski masa kerjanya sama. Jadi, sebetulnya ini untuk mendorong kualitas mereka dan menghargai kompetensinya, ujarnya.