Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Pusat untuk kembali melanjutkan rencana pembangunan jalur Puncak II yang kini mangkrak.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan jalur Puncak II kini makin tidak jelas nasibnya karena provinsi dan Kabupaten Bogor tidak sanggup membiayai. Menurutnya status jalan tersebut yang menjadi kewenangan daerah membuat kelanjutan proyek semakin berat.

“Kami paham anggaran pusat harus dibagi-bagi, tapi tidak ada salahnya melanjutkan proyek ini,” katanya, Senin (17/10).

Menurutnya pihaknya sudah berkali-kali mengusulkan agar proyek ini kembali dijalankan dengan memberikan anggaran. Heryawan mengaku jalur Puncak II sejak awal sudah disusun akan memiliki potensi ekonomi yang tinggi jika sudah terbangun nanti.

“Ini jalur ekonomi yang harus dipelihara, penting untuk diperhatikan. Karena ini jalur besar layaknya dikelola Kementerian PUPR,” tuturnya.

Sebelumnya jalur baru ini menjadi jalur strategis provinsi namun karena pihaknya sudah sejak tiga tahun terakhir tak berhasil membawa anggaran dari Pusat untuk proyek ini, maka diambil kembali oleh Kabupaten Bogor.

“Padahal kepentingannya sangat tinggi, dan sebagian besar lahan yang terbilang mahal sudah dibebaskan,” katanya.

Berdasarkan pembebasan sebelumnya, pemilik lahan seperti Tommy Soeharto tidak mempersulit melepas lahan karena jika jalan tersebut dibangun maka akan memberikan efek ekonomi. Pihaknya menghitung secara keseluruhan proyek fisik ini membutuhkan dana Rp1 triliun.

“Kalau Cuma Rp100-Rp200 miliar kami yang ambil, ini Rp1 triliun,” ujarnya.

Sejak awal memang Pusat belum memberikan komitmen secara tertulis terkait kesediaan membiayai jalur sepanjang 48 kilometer tersebut. Menurutnya karena prioritas Pusat terbagi-bagi maka belum adanya pembiayaan ke proyek ini bisa dipahami.

“Kan anggaran infrastruktur harus dibagi-bagi ke luar Jawa jadi kami sangat paham,” jelasnya.