Kamis (28/8), Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat menggelar rapat Forum Data Pembangunan Jawa Barat dengan tema ‘Mensinergikan Informasi Geospasial Melalui Simpul Jaringan’. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Soehoed Warnaen Bappeda Jabar tersebut mengundang OPD tingkat Provinsi. Rapat Forum Data ini merupakan kali kedua Pusdalisbang menyelenggarakannya setelah sebelumnya menggelar Forum Data dengan membahas pola kerjasama antara Pemda dengan BPS, serta melakukan pembahasan proyeksi dan metodologi perhitungan IPM. Pemimpin rapat pada kesempatan itu adalah Kepala UPTB (Unit Pengendali Teknis Badan) Pusdalisbang Bappeda Jabar, Ir. Rudi Mahmud Zafrullah dengan narasumber dari Badan Informasi Geospasial Dr. Antonius Bambang Widjanarto selaku Kepala Pusat Penyebarluasan Data Geospasial, serta Andi Puroko selaku Kepala Seksi Pendataan Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat.

Forum data adalah suatu wadah komunikasi informasi juga untuk membahas masalah yang kaitannya dengan data. Tema kebijakan dari pusat mengenai adanya Perpres no. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Nasional serta Perda no. 24 tahun 2012 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Tujuan adalah adanya pemahaman konsep antara pengelola data spasial di daerah dengan Badan Informasi Geospasial serta pemahaman konsep tentang jaringan data sistem nasional, baik secara teknologi, kebijakan, SDM, dan standar yang mengenai Simpul Jaringan JDSN sehingga diharapkan adanya pemahaman yang sama tentang tata kelola Simpul Jaringan.

Kepala UPTD Pusdalisbang Bappeda Jabar, Ir. Rudi Mahmud Zafrullah mengatakan bahwa betapa pentingnya data geospasial guna mengintegrasikan berbagai kegiatan pembangunan. One map police sejalan dengan Perda no. 24 tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Hal ini sudah pernah diteliti tentang mengintegrasikan data spasial dengan aspasial.

“Jawa Barat itu merupakan salah satu Portal Nasional di dalam pembangunan INA Geoportal. Pembangunan portal ini sangat penting guna mensinergikan berbagai kegiatan pembangunan terkait dengan kebijakan one map police. Hal ini sangat penting karena informasi yang ada di Kabupaten/Kota maupun Provinsi, khususnya data yang tergabung dalam geospasial akan terhubung dalam jaringan nasional” tuturnya.

Kepala Pusat Penyebarluasan Data Geospasial, Dr. Antonius Bambang Widjanarto mengatakan bahwa semua hal di dunia ini berkaitan dengan ruang. Informasi geospasial yang akurat dan terpercaya adalah kunci dari data spasial. Dengan begitu akan meningkatkan pengambilan keputusan lebih efisien, efektif & komunikatif. Kebijakan BIG adalah menggratiskan informasi geospasial dasar untuk publik, sehingga masyarakat bisa menggunakan IGD yang sama.

Dengan begitu, harapannya adalah publik dapat memakai dan mengakses data yang terintegrasi melalui one map police tersebut. Dengan jaringan, sesama OPD bahkan nasional dapat saling mengetahui serta dapat mengefisiensi anggaran.