Sinergitas perencanaan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kabupaten/Kota memang perlu dijungjung tinggi, agar dalam pelaksanaan perencanaan program untuk pembangunan Daerah, bisa berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan target perencanaan.

Hal itulah yang tentunya menjadi salah satu alasan Bappeda Jabar menggelar persiapan untuk konsultasi awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada hari ini, Jum’at 08/08 dipimpin langsung oleh Sekretaris Bappeda Jabar Ir. H. Husain Achmad, MM,. Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Ekonomi Bappeda Jabar tersebut dihadiri oleh OPD Jabar.

Dalam pembukaannya, Sekretaris Bappeda Jabar menuturkan bahwa “perlu kami sampaikan, surat dari Kota Bogor sudah kami terima untuk meminta konsultasi dengan pemerintah Provinsi dalam kaitan penetapan RPJMD Kota Bogor didalam peraturan Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Menteri dalam Negri bahwa penetapan RPJMD harus melalui rekomendasi dari Gubernur” tuturnya.

Beliau menambahkan bahwa Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam RPJMD Kota Bogor ini, diantaranya tentang target dari Provinsi yang disyaratkan kepada Kota Bogor masih belum singkron dengan target yang diamanatkan oleh Provinsi. Misalnya realisasi dan target IPM yang diminta oleh Provinsi untuk tahun 2018 itu 78, dan Kota Bogor menetapkan 78,16. Hal tersebut sangat bagus karna melebihi target yang ditetapkan oleh Provinsi, namun kalau dilihat dari rata-rata lama sekolah itu targetnya lebih rendah. Kemudian dalam angka melek huruf, angka harapan hidup juga masih rendah dari target yang kita tetapkan.

Singkronisisasi isu strategis Provinsi dengan isu strategis Kota Bogor perlu mendapatkan perhatian dari Provinsi. Kalau dilihat dari gambaran pendataan yang ada, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu dari aspek kependudukan. Dari piramida penduduk yang dihasilkan, terlihat bahwa angka harapan hidupnya kecil, karna jumlah lanjut usianya sangat sedikit. Namun hal tersebut menggambarkan tidak lama lagi Kota Bogor ini akan mendapatkan bonus demografi. Tentunya hal tersebut akan menjadi gambaran program apa yang harus diterapkan Kota bogor untuk memanfaatkan momen tersebut, jangan sampai bonus demografi yang ada tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai, karna tidak ada artinya jika usia produktif tinggi namun pendidikan rendah.

Tidak hanya itu, Widhy Kurniatun, ST.,M.Si menambahkan bahwa “jika kita mencermati data gambaran yang sudah dibuat oleh Kota Bogor, tentunya masing-masing OPD Jabar bisa mengambil dari data yang sudah ada dan menangkap kemungkinan apa saja yang mungkin belum terbaca oleh Kota Bogor. Kelihatannya gambaran tersebut nanti larinya pada isu-isu strategis dan monument kegiatan, sehingga gambaran tersebut harus dicermati oleh masing-masing OPD” tuturnya.

Ada beberapa hal dalam RPJMD Kota Bogor yang langsung ditanggapi oleh OPD Jabar, salah satunya tanggapan dari Dinas Pertanian Jabar yang menyebutkan bahwa, pada gambaran umum mengenai sektor pertanian, ada data yang kurang jelas menyangkut realisasi tanaman padi, palawija dsb, semuanya harus menggunakan angka yang dikeluarkan oleh BPS dan tidak bisa menggunakan angka sementara. Dinas Pertanian Jabar sudah membandingkan data yang dimiliki dari BPS dengan data dari Kota yang bersangkutan, ternyata datanya berbeda semua. Kemudian masih terdapat satuan-satuan yang tidak sesuai, seperti menyangkut produksi tanaman hias yang tertulis (tangkai/pot) seharusnya didalam RPJMD ditulis hanya tangkainya saja.

Selain daripada itu, masih ada beberapa Dinas lagi yang memberikan tanggapan seperti, Dinas Koprasi, Badan Ketahanan Pangan dsb, semuanya akan dibuat dalam sebuah komentar dalam bentuk tulisan terkait apa saja yang sekiranya harus dirubah ataupun ditambahkan dalam RPJMD Kota Bogor. Adapun beberapa yang isi komentar dalam menyangkut RPJD tersebut diantaranya, Perbaikan pengetikan, Penyesuaian singkron program Provinsi dan Kota, serta Kejelasan tentang isi.

Pada intinya, konsultasi dilakukan untuk program sektoral yang ada di OPD Provinsi agar sinergis dengan program sektoral yang ada di Kota Bogor. Rencananya Konsultasi langsung dengan Kota Bogor akan digelar pada hari Rabu mendatang.