Inilah, Bandung.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengevaluasi berbagai kegiatan ataupun kebijakan serta sarana dan prasarana yang berkaitan dengan anak dan perempuan.

Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, evaluasi dan perhatian utama akan diberikan kepada sekolah yang merupakan salah satu lingkup yang rawan terjadi tindak kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan seksual, fisik, ataupun verbal.

“Sekolah bukan hanya wadah untuk transfer ilmu tetapi juga sebagai lingkungan yang betul-betul terbebas dari segala macam bentuk kekerasan,” ujar Ahmad kepada wartawan saat ditemui di sela-sela peringatan Hari Anak Nasional di Lapangan Udara Sulaiman, Kabupaten Bandung, Selasa (23/8/2016).

Menurutnya, guru harus paham bagaimana cara mendidik anak di sekolah pada zaman sekarang. Sebab banyak guru yang merasa punya kewenangan kemudian menjadi otoriter dalam mendidik siswanya.

Selain itu, baik guru, siswa, dan pihak terkait lainnya harus bisa mencegah potensi kekerasan yang sering terjadi di ranah antar siswa. Pasalnya, kasus bullying kerap terjadi terutama yang dilakukan senior kepada juniornya.

“Kita benar-benar ingin mewujudkan program Jawa Barat Tolak Kekerasan,” ujar Ahmad.

Terkait grafik kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Barat, Ahmad mengklaim kejadian yang terdata cenderung menurun. Dikatakannya, untuk mewujudkan Jabar tanpa kekerasan membutuhkan proses mengingat jumlah penduduknya sangat besar dengan dinamika yang beragam.

Maka, untuk memperlancar proses itu Pemprov terus menjalankan dan mengembangkan program-program pendukung, seperti kota layak anak, sekolah tanpa kekerasan, dan sebagainya.

Selain itu, kata dia, membangun program keutuhan dan komunikasi keluarga agar tercipta keharmonisan butuh waktu yang tidak sebentar. “Karena kekerasan datang dari orang terdekat,” pungkasnya.