Inilah, Bandung – Kementerian Dalam Negeri merilis sebanyak 3,71 juta warga Jabar masih belum terekam e-KTP. Jumlah tersebut paling banyak ketimbang provinsi lain.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta pemerintah pusat lebih proporsional dalam menerapkan program pembangunan di Jabar.

“Dengan jumlah penduduk yang paling banyak yakni 46,7 juta jiwa, seharusnya Jabar diperlakukan berbeda dengan provinsi lain,” tutur Heryawan, Senin (22/8/2016).

Pria yang akrab disapa Aher ini menyatakan, banyaknya warga yang belum terekam e-KTP disebabkan peralatan tidak sebanding dengan jumlah warga. Menurut dia, satu kecamatan diberikan dua peralatan. Sementara dalam satu kecamatan jumlah warganya sangat banyak.

“‎Kecamatan di Jabar kan banyaknya sama dengan satu kabupaten di provinsi lain,” jelas dia.

Sebagai contoh, tutur Aher, warga provinsi Bangka Belitung sebanyak 1,3 juta jiwa itu setara dengan satu kabupaten/kota di Jabar.‎ “Kalau di kita sama dengan Kabupaten Purwakarta. Subang dan Bandung lebih dari itu (1,3 juta),” ucapnya.

Selain itu, Aher juga memaparkan masalah pembagian beras bersubsidi. Menurut dia, ‎setiap provinsi mendapat jatah yang sama meski jumlah penduduknya berbeda-beda. Orang nomor satu di Jabar ini sudah memberikan masukan beberapa kali ke pemerintah pusat agar Jabar dibedakan dengan provinsi lain.

“Tiap gubernur (provinsi) diberi jatah 200 ton. Ini kan tidak proporsional,” tuturnya.

Sebagai solusi, pihaknya berinisiaitif dengan membeli 1.500 ton beras tambahan senilai Rp15 miliar. “Saat bencana (alam), biasanya kurang, kita teriak lagi minta lagi. Mending dari awal saja kita beli. Dititip di Bulog. Saat butuh, tinggal ambil di Bulog,” pungkasnya.