BAPPEDA JABAR - Workshop Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Tahun 2015
Workshop Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Tahun 2015
27 May 2015 16:10

Selasa (26/5) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Tahun 2015 dengan tema “Optimalisasi Kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender untuk Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat Tahun 2016”. Turut hadir Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Pokja PUG dan DR. Hj. Neni Kencanawati, M.Si, Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat, serta narasumber yang sudah berkompeten dibidang gender, yaitu DR. Heru P. Kasidi, M.Sc, Deputi Pengarusutamaan Gender Kementerian PPPA serta DR. Tri Budiarto, Staf Ahli Kementerian PPPA. Peserta workshop pada hari ini berasal dari OPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Acara dimulai dengan laporan panitia penyelenggara, Kepala BP3AKB, DR. Hj. Neni Kencanawati, M.Si dengan menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan workshop hari ini adalah untuk meningkatkan peran dan komitmen Kepala Badan, Dinas, Biro di lingkungan OPD Provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam Pokja PUG dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pokja PUG, Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA menyebutkan bahwa masalah gender ini harus dihadapi dengan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action).

“Penduduk Jawa Barat ini paling banyak. 20% penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Data terakhir penduduk Jawa Barat sebanyak 46juta jiwa, untuk gender 50%-50%. Dengan sumber daya manusia yang melimpah, Jabar sedang merancang suatu konsep besar sebagaimana Jabar bisa berperan dalam pembangunan Indonesia dan menjadi pelopor untuk provinsi-provinsi lain. Maka pendekatan gender di Jabar memakai pendekatan AIDA: awareness, mengkondisikan untuk mendukung; interest, menjadikan orang-orang tertarik; desire, keinginan yang kuat untuk mewujudkan itu semua, dan yang terakhir action,” tutur Prof. Deny.

Prof Deny berharap Deputi dan Staf Ahli Kementerian PPPA memberikan tantangan untuk Jawa Barat tetapi mohon untuk dipandu untuk masalah gender ini. Diharapkan Kementerian PPPA ini memandu bagaimana strategi mempercepat pengarusutamaan gender menjadi pelopor di Indonesia. Jadi kalau Jabar bisa melakukan itu nanti Jabar menjadi pelopor PUG di Indonesia.

Beberapa kata kunci lainnya adalah Pokja. Kelompok Kerja ini dimulai sejak tahun 2010 sejak 2010. Kelompok kerja ini merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender.

“Tentu yang kita ingin capai adalah PUG yang berkualitas yang melebihi harapan. Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2011 telah meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, penghargaan yang dipersembahkan untuk Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender. Jalankanlah PUG niscaya indeks itu akan tinggi. Kita bikin tim AIDA untuk pengarusutamaan gender ini dan diketuai oleh pak gubernur. Yang terpenting adalah self evaluation untuk mengetahui perkembangan kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak di provinsi jawa barat,” tambah Prof. Deny.

Narasumber DR. Heru P. Kasidi, M.Sc, selaku narasumber pada workshop ini memaparkan bahwa bagaimana kita bekerja bisa menambah nilai tambah di masyarakat. Dengan kondisi sumber daya manusia yang banyak seperti ini, ini yang memerlukan kemampuan dari manusianya bagaimana kita membangun manusianya. Jika berbicaranya masalah gender, akan membahas manusia, separuh laki-laki separuh perempuan. Waktu lahir disebut laki-laki dan perempuan, jadi pada waktu dewasa maka laki-laki dan perempuan itu menjadi sosok laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat, itu adalah nilai-nilai yang diberlakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya kualitas hidup sumber daya manusia pembangunan harus ditingkatkan kualitasnya, kualitas hidup perempuan masih harus ditingkatkan, dan jika keduanya sama kuat maka sinerginya akan lebih besar.

Copyright © Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat 2022