KABUPATEN MAJALENGKA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Bandara internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pertemuan tersebut membahas kerja sama pengelolaan BIJB Kertajati menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri.

KDM, sapaan Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

“Secara prinsip dasar bahwa kalau negara itu tidak ada pemisahan-pemisahan, semuanya adalah satu kesatuan. Tetapi dari aspek sisi administrasi, kita memiliki aspek pertanggungjawaban administrasinya masing-masing. Memiliki aset tercatatnya masing-masing. Memiliki utang piutangnya masing-masing,” paparnya, Kamis (1/10/2026).

Kesepakatan untuk bekerja sama mengelola BIJB Kertajati kemudian akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Tahap pertama kita tidak berpikir komersial dulu, keramaian atau pertumbuhan, tetapi tahap pertama kita berpikir PTDI ada di sini kemudian MRO di sini, bengkel pesawat asing di sini, kemudian industri penunjang di sini,” tuturnya.

Jika semuanya serba ada di BIJB Kertajati, menurut KDM, pada akhirnya akan tumbuh siklus perdagangan khususnya menyangkut aspek kedirgantaraan.

“Tidak mungkin semuanya lokal, pasti ada transfer antardaerah, transfer antarprovinsi, transfer antarnegara, pada akhirnya nanti kebutuhan komersialnya akan tumbuh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari menyatakan bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk kerja sama ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat tanggapan sangat positif.

Menurut Yusuf, dalam waktu dekat pihaknya akan memindahkan sekolah penerbang Angkatan Udara dengan messnya di Sukani, kemudian pemindahan Skuadron Udara dari Bandara Halim Perdanakusuma ke BIJB dan PTDI beserta ikutannya termasuk beberapa perusahaan yang kerja sama dengan PTDI.

“Kami berharap di bulan Januari pembangunannya. Sekolah penerbangan November atau Desember jika diizinkan, agar ada kegiatan,” katanya.

HUMAS JABAR
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat