Antarajabar.com.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang kelima kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga saat ini tahun anggaran 2015.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, dalam siaran persnya, Jumat, menuturkan ia bersyukur dan bangga atas kinerja jajarannya yang telah berupaya keras agar semua memenuhi kualitas.

“Syukur Alhamdulillah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 hari ini diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan kepada Gubernur. Untuk itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi- tingginya pada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, berikut dengan pernyataan Opini Tingkat kewajaran Informasi di dalam LKPD,” katanya.

Pemprov Jawa Barat, menurut Aher, terus berikhtiar dan mengejar supaya benar- benar mampu untuk melakukan pelaporan keuangan secara baik dan wajar.

“Alhamdulillah sejak tahun anggaran 2011 Jabar terus meraih WTP sampai sekarang tahun 2015. Mudah-mudahan tahun 2016 lebih bagus lagi karena penataan aset juga sudah semakin baik. Sudah elektronik asetnya,” kata dia.

Sementara itu, Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengaku mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada jajaran DPRD dan Gubernur Jawa Barat, atas komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

“Kami sangat menghargai upaya berbagai upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh Opini WTP, untuk kelima kalinya secara berturut- turut,” kata Moermahadi.

Ia menuturkan terdapat dua hal yang dipandang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dintarannya, optimalisasi fungsi aplikasi pencatatan barang daerah dan alih status pengelolaan BLUD RSUD Pamengpeuk dari Pemkab Garut ke Pemprov Jawa Barat.

“Berbagai Permasalahan tersebut secara lengkap telah BPK muat dalam buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku II LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan,” kata dia.