Inilah, Banjar.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota. Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, berharap alih kelola tersebut tidak mengganggu pelaksana apalagi sampai mengurangi hak-hak yang selama ini diterima dan dirasakan pelajar.

“Kota Banjar sejauh ini, 12 tahun belajar memang gratis sudah, karena juga nggak banyak sekolahnya. Maka masalah yang mencuat adalah kalau SMA/ SMK dialih kelola ke Provinsi masih gratis tidak? Ya pastilah. Kedua, soal tenaga honorer, inginya honornya bisa lebih tinggilah dari pada yang diberikan kabupaten/ kota. Termasuk ASN nya kan, yang jadi guru, pasti inginnya lebih tinggi juga dari yang diberikan kabupaten/ kota, ” kata Deddy di Banjar, Kamis (5/5/2016).

Sementara itu, Deddy melanjutkan, terkait administrasi peralihan mulai dari data SDM, aset termasuk berbagai dokumennya, ditargetkan selesai urusannya Oktober tahun ini. Sehingga tepat pada tanggal 1 Januari 2017 alih kelola siap diresmikan.

Alih kelola sekolah tingkatan menengah ini pun dinilai ideal, karena terjadi pembagian kewenangan pendidikan, yakni pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, pendidikan menengah (SMA/SMK/ Sederajat) dikelola Pemerintah Provinsi, dan Pendidikan Tinggi oleh Pemerintah Pusat.

“Di samping itu, alih kelola SMA/ SMK di Jawa Barat akan menambah jumlah ASN, yaitu sekitar 28 ribu PNS baru yang merupakan para guru SMA,” ujar Deddy.

Adapun terkait tingkat partisipasi belajar/ sekolah dari anak usia sekolah menurut Wagub Deddy, juga terpengaruh dari dukungan lingkungan, dan gizi yang diserap anak- anak tersebut.

“Seorang anak bisa saja ingin bersekolah, tapi karena permasalahan ekonomi, orang tuanya malah nyuruh berjualan. Gizi pun mempengaruhinya. Gizi berpengaruh pada daya tangkap, dan daya ingat anak,” kata dia.

“Percuma sekolah dibangun, guru- gurunya digaji tinggi, tapi anak- anaknya tidak sanggup menangkap pelajaran sekolah karena kurang gizi,” pungkasnya.