Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA kembali menjadi narasumber dalam sebuah talk show di radio, Selasa (18/03/2014). Dengan maksud mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA kembali mengudara di Radio Benteng Pancasila (Benpas) 98,2 FM, Jl Suprapto No. 50 Karanganyar, Subang dipandu oleh Kepala Radio Benpas, Jajang Haryasasmita. Hadir pula narasumber lain yang berkepentingan, di antaranya adalah Sekda Kabupaten Subang, Drs. H. Abdurrahman serta Kepala Bappeda Kabupaten Subang, Dr. H. Komir Bastaman, Drs, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA merasa bahwa kegiatan talk show ini sangat bermanfaat. Beliau ingin mendengarkan masukan-masukan secara langsung terkait perencanaan pembangunan daerah. Selain berdialog dengan para pejabat yang berkepentingan, masyarakat sebagai pendengar dapat pula terlibat dalam dialog interaktif di dalamnya.

Sebagai narasumber utama, beliau mengungkapkan bahwa bantuan dari provinsi ke kabupaten Subang sudah mulai direalisasikan. Hal ini terkait dengan kunjungan beliau tahun lalu ke Subang. Beberapa bantuan tersebut di antaranya permintaan puskesmas, pemekaran kecamatan, pembebasan jalan tol Cikapali, dan sebagainya. Namun beliau kembali memohon dukungan agar tidak lama lagi pembebasan lahan dapat selesai secepatnya karena nantinya jalan tersebut akan menjadi poros jalan tol dari Cikampek ke Bandara Kertajati, Majalengka.

Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA juga kembali menyampaikan bahwa Kabupaten Subang memiliki potensi yang cukup besar dan terkenal akan gotong royongnya. Oleh karena itu, dengan rencana-rencana ke depan ini Bappeda Provinsi Jawa Barat akan menggulirkan beberapa inovasi. Hal yang pertama yaitu untuk mengakhiri pembuatan perencanaan-perencanaan yang tidak bisa dilakukan. Beliau menawarkan solusi kepada masyarakat untuk membentuk komunikasi yang erat dengan pemerintah kabupaten/kota. Masyarakat dan pemerintah daerah Subang harus kompak untuk merumuskan perencanaan-perencanaan yang rasional. Mengingat pembangunan monumental yang dilakukan di Jawa Barat biasanya memakan waktu tidak kurang dari 15 tahun. Maka dari itu hal ini akan menjadi pekerjaan bersama bagaimana caranya pembangunan tersebut dapat terealisasi hanya dalam satu periode gubernur.

Kemudian, mengenai jalan, Jawa Barat meminta agar kemantapan jalan kabupaten tidak kurang dari 75% karena jalan provinsi akan dipertahankan kualitasnya 95%. Sedangkan pada faktanya Subang masih berada di bawah standar.  Cara yang ditawarkan pun adalah  perumusan perencanaan yang matang yang harus dibuat oleh Dinas Bina Marga. “Jangan sampai ada bantuan dari provinsi yang tidak terserap,” ujarnya.

Mengenai pendidikan, rata-rata lama sekolah di Subang masih 8 tahun atau sejajar SMP kelas 2. Karenanya beliau menghimbau agar para siswa tersebut mengikuti program paket B atau C secara massal. Urusan dana pun seharusnya tidak akan menjadi masalah karena pemerintah provinsi sudah menyediakan dana yang cukup besar untuk pendidikan.

Sekda Kabupaten Subang menyambung bahwa Subang yang merupakan bagian dari Jawa Barat harus mengejar pembangunan Jawa Barat, minimal perkembangannnya yang sama. Mengingat Jawa Barat pun tidak akan maju bila Subang tidak maju. Terkait bantuan pemerintah provinsi, beliau mengungkapkan bahwa semua batuan itu harus segera ditindaklanjuti dan direalisasikan. Bantuan tersebut harus terserap 100% dan tepat sasaran.

Kepala Bappeda Kabupaten Subang pun ikut menanggapi. Beliau mengungkapkan bahwa bantuan yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah provinsi sudah sangat berarti. Untuk tahun ini, anggaran perbaikan infrastruktur jalan telah dinaikkan jumlahnya. Mengingat kerusakan jalan adalah hal yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya jalan kabupaten yang rusak, namun jalan provinsi pun demikian. Hal ini disebabkan oleh kendaraan-kendaraan besar yang sering melintas serta terjadinya banjir.

Kerusakan jalan pun salah satu hal yang dikeluhkan oleh pendengar yang terlibat dalam dialog interaktif. Selain itu, ada pula kekhawatiran masyarakat akan tata ruang, yaitu status Subang sebagai daerah agraris dan lumbung padi nasional terkait dengan perencanaan pembangunan, serta PAD Rumah Sakit Daerah.

Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA menanggapi bahwa kebutuhan industri manufaktur tidak dapat dihentikan. Namun hal ini memang diperlukan suatu pengendalian. Subang tetap bisa menjadi daerah agraris, namun bidang pertanian tersebut dapat menggunakan pendekatan industri dengan ciri efisien dan berteknologi. Beliau juga menginformasikan pula Jawa Barat kini telah mempunyai program keterbukaan informasi. Program tersebut adalah RKPD Online. Semua orang dapat mengaksesnya di rkponline.jabarprov.go.id. Semua usulan akan terintegrasi dalam satu sistem tersebut dengan melibatkan empat aktor utama pembangunan, yakni ABGD (Academician, Businessman, Government, and Community) dan 1 simpul LR (Laws and Regulations). Hal ini menunjukkan Jawa Barat sebagai Cyber Province. Sistem ini akan memudahkan untuk melihat progress suatu pembangunan dan memudahkan dalam menyusun dokumen.

Terkait PAD Rumah Sakit Daerah, Sekda Kabupaten Subang berujar bahwa sebenarnya dana yang didapat dari pasien diproses kembali untuk pembelian obat, dalam artian dikelola oleh RS dan dilaporkan ke pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah hanya berurusan dengan administrasi saja. Kepala Bappeda Kabupaten Subang pun menambahkan bahwa realisasi pembangunan memang jarang terekspos ke luar. Seperti yang disampaikan Kepala Bappeda Provisni Jawa Barat, tentu saja RKPD Online nantinya akan memudahkan untuk melihat progress suatu pembangunan sehingga semua masyarakat ikut mengetahui. Mengenai tata ruang, pihaknya akan terus berusaha mengurangi pelanggaran-pelanggaran hingga tidak ada pelanggaran sama sekali nantinya.

Pada intinya, pemerintah pusat dan daerah menginginkan agar pembangunan kabupaten/kota dapat terus memperlihatkan suatu progress. Apalagi menyongsong pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cikampek dan Bandara Kertajati, Majalengka, Subang harus ikut berperan langsung. “Subang tidak boleh menjadi penonton. Subang harus maju,” ujar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. ***