Inilah, Bandung.- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghapuskan dana bantuan gubernur untuk pedesaan. Hal itu terpaksa dilakukan demi kelancaran perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016.

“Tahun ini Jabar punya tugas nasional, yaitu PON. Anggaran untuk PON ini sangat besar yaitu Rp2,3 triliun,” tutur Heryawan saat ditemui wartawan seusai pengarahan tunggal Menkopolhukam di gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jumat (18/3/2016).

Karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, pria yang akrab disapa Aher ini mencari cara agar dana yang dibutuhkan untuk PON Jabar dapat terealisasi.

“Kita mencari cara bagaimana mengaloasikannya dan tidak mengganggu alokasi yang lain,” kata dia.

Namun, hal tersebut sangat sulit. Pasalnya anggaran Pemprov Jabar terbatas. Oleh sebab itu, Aher terpaksa menghilangkan bantuan gubernur untuk desa.

“Karena pada tahun ini kan ada anggaran dari pemerintah pusat yang akan segera cair di April ini sekitar Rp700 juta. Makanya yang Pemprov kita tunda dulu,” ucap dia.

Kendati begitu, orang nomor satu di Jabar ini berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk desa pada 2017 mendatang. Dia tidak bisa memaksakan anggaran desa dari provinsi turun tahun ini karena anggarannya tidak ada.

“Insya Allah tahun depan ada lagi. Bahkan jika di APBD Perubahan angaran pendapatan daerah naik, insya Allah akan disisihkan untuk dana desa,” janjinya.

Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah pusat berencana menyalurkan dana bantuan untuk desa sekitar Rp700 juta per desa. Untuk tahap awal, pemerintah pusat akan memberikan bantuan pada April mendatang.

“Kemudian Agustus nanti juga akan cair lagi. Prosesnya bertahap. Kita harapkan itu bisa mendorong percepatan pembangunan di pedesaan,” kata Luhut.

Keputusan Pemprov menghentikan bantuan desa membuat sebagian kepala desa kecewa. Para kepala desa yang hadir dalam pengarahan tunggal Menkopolhukam berharap bantuan gubernur untuk desa tidak dihilangkan.

“Bantuan gubernur sebesar Rp100 juta untuk infrastruktur dan Rp15 juta untuk kinerja desa itu sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan,” tutur Kepala Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Ita Sugita.

Ita tidak menyangka program tersebut akan dihilangkan. Padahal, tahun lalu program tersebut berjalan dengan baik. Informasi penghapusan sementara bantuan desa, kata Ita, disampaikan langsung oleh Gubernur.

“Tapi yang dihilangkan bantuan infrastruktur saja yang Rp100 juta. Kalau bantuan kinerja Rp15 juta enggak,” katanya.

Meski kecewa, Ita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia hanya berharap program bantuan gubernur untuk desa bisa diwujudkan kembali pada 2017 mendatang. “Kalau bisa yang 2016 juga bisa diberikan,” ucap Ita.

Kepala Desa Jaya Mukti, Kecamatan Blanakan Subang, Dartim menyatakan, semenjak ada bantuan dari gubernur, desanya mengalami perkembangan yang pesat. Meski tahun ini tidak ada bantuan serupa, dia mengaku akan tetap berusaha agar pembangunan di desanya tidak terganggu.

“Alhamdulillah masih ada alokasi lain untuk infrastruktur. Kita berharap tahun depan bantuan desa bisa ada lagi,” tutupnya.?