Inilah, Bandung.- Meski pembiayaan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) berasal dari APBN, belum ada kepastian terkait pengelolaan bandara di Kertajati, Kabupaten Majalengka tersebut.

Pemerintahn Provinsi Jawa Barat sendiri kini tengah menunggu keputusan pemerintah pusat apakah bandara ini akan dikelola Kementerian Perhubungan secara langsung atau diserahkan ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Jika pusat mengelola secara langsung, maka Pemprov Jabar tidak bisa ikut terlibat dan hanya tersisa peluang pengelola pengembangan aero city. Namun jika pengelolaanya diserahkan kepada BUMN, Pemprov berpeluang mendapat sebagian saham pengelolaan BIJB.

“Jika dikelola pusat, maka akan langsung melekat ke negara. Tapi jika di PT atau BUMN maka kita bisa masuk sebagai pemegang saham,” ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Kamis (10/3/2016).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun kerangka usulan yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Di antaranya Pemprov melalui PT BIJB minta dilibatkan dalam pengelolaan bandara serta aero city.

Pihaknya telah memberikan kucuran senilai Rp500 miliar kepada PT BIJB. Namun dana ini masih belum digunakan secara penuh, dan baru untuk dana operasional serta biaya tender.

Selain itu, Pemprov juga tengah mempersiapkan persyaratan administrasi pengambilalihan pembiayaan pembangunan dari APBD kepada APBN. Penganggarannya sendiri diperkirakan akan terbagi dalam dua tahap, yakni di APBN Perubahan 2016 sebesar Rp1 triliun dan APBN 2017 Rp1,1 triliun.

“Kami segera menyelesaikan administrasi pengalihan pembiayaan. Tim teknis bersama akan segera melakukan rapat. Kalau April atau Maret sudah tuntas, nanti dibawa Kemenhub ke Kementerian Keuangan dan dibawa ke DPR,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanadi meminta Pemprov Jabar lebih proaktif lagi terkait rencana pengambilalihan BIJB oleh pemerintah pusat. Upaya itu penting dilakukan supaya Pemprov tidak kehilangan peran dalam pengelolaan bandara tersebut.

Karena bagaimanapun, kata dia, BIJB memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jawa Barat.

“Jadi pemprov harus proaktif melobi pusat agar bisa dilibatkan dalam pengelolaannya,” pungkasnya.

Terpisah, General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara Bandung, Dorma Manalu mengatakan, meski sudah ada Husein, Jabar dinilai masih membutuhkan bandara baru yang mampu memenuhi kebutuhan penerbangan domestik maupun internasional.

Namun demikian, pihaknya berharap kehadiran BIJB yang punya panjang runway 4.000 meter dan lebar 60 meter ini jangan sampai memakan pasar Husein yang lebih berorientasi domestik.

Karena itu, dia meminta pengelola BIJB membuka pasar di antaranya penerbangan umroh yang punya potensi cukup menjanjikan.

“Penerbangan internasional yang waktu tempuhnya empat jam ke atas ditarik ke sana (BIJB). Runway 4.000 cocok untuk (pesawat) 747 yang langsung ke Eropa atau ke Mekkah,” bebernya.

Dia menjelaskan, bandara punya fungsi untuk memudahkan perpindahan orang melalui lalu lintas udara. Namun permintaan pasar yang tinggi terkadang tidak mampu diikuti dengan pengembangan bandara tersebuut.

“Seringkali karena kebutuhan mendesak baru membangun bandar. Dengan banyak bandara akan bisa memecah sentra ekonomi yang masih sangat potensial di Jabar. Jangan dipusatkan di Bandung terus,” pungkasnya.