Bandung, Tribun.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanfaatkan 40 hari ke depan untuk memperbaiki sejumlah catatan guna meraih oponi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan  Keuangan Republik Indonesia.

Sekda Jabar, iwa Kurniwa, mengatakan BPK tengah memeriksa pendahuluan sebelum laporan keuanan Pemprov Jabar tahun 2015 selesai Maret nanti. “Karena kalau sudah 31 Maret diserahkan ke BPK, harus selesai (diperiksa) dalam dua bulan,” kata Iwa di Gedung Sate, Senin (2/2).

Menurut Iwa, seluruh OPD diingatkan tentang audit BPK tahun ini mengalami perubahan yang mendasar, diantaranya pencatatan kekayaan, aset, piutang, dam persediaan sepenuhnya menggunakan metode akrual basis.

“Misalnya pencatatan pajak kendaraan, begitu jatuh tempo langsung masuk menjadi piutang. Dulu dibayar tunai, baru jadi pendapatan. Alhamdulillah Dispenda sudah mengantisipasi dengan baik,” ujar Iwa.

Dalam 40 hari pemeriksaan pendahuluan, kata Iwa, pihaknya akan menundaklanjuti sejumlah catatan BPK dengan melakukan klarifikasi dam update. Contohnya, ujar Iwa, Biro Perlengkapan Daerah tengah melaukan klarifikasi  kendaraan yang tercatat ganda dan tidak memiliki surat-surat. “Biro melakukan pembersihan jangan sampai ada yang tercatat double,” katanya.

Iwa juga meminta rumah sakit milik Pemprov Jabar untuk mencatat secara posisi persediaan seperti obat-obatan pada akhir tahun. “Dinas-dinas juga diingatkan,” ujarnya.

Terobosan ini disertai rencana aksi meraih opini WTP dan BPK untuk kelima kali. Seluruh OPD, kata Iwa, berkomitmen agar pencatatan tertib dan bersih.

“Dengan monitoring dari hari ke hari dimana kendali teknis oleh Asda VI, kami optimistis bisa mempertahankan predikat WTP untuk yang kelima,” ujar Iwa.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan keuangan daerah, sebagai langkah penghematan belanja OPD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan target dan pencapaian prioritas pembagian dalam mendorong percepatan perekonomian masyarakat. “APBD tahun 2015 terserap 90 persen, 2016 saya harap tingkat penyerap dapat lebih baik mendorong perekonomian masyarakat,” ujar Gubernur  yang akrab disapa Aher ini.

Menurut Aher, belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Aher berjanji akan terus memantau penyerapan APBD 2016.

Aher mengatakan OPD tidak perlu lagi khawatir dakan nelakukan tender proyek APBD karena Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terus memantau proses tersebut. “Tidak perlu takut kriminalisasi yang berakibat sarapan jadi rendah. Itu tidak akan terjadi lagi. Minggu depan proses jalan,” kata Aher.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi, mengatakan dengan volume APBD 2016 Rp29,4 triliun, dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan mafaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Ineu berharap, anggaran dapat digunakan sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan azas kehati-hatian. Ineu mengatakan seluruh OPD Pemprov Jabar harus berkomitmen untuk menggunakan anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu, dan mencegah kemungkinan adanya penyimpangan yang akan berimplikasi hukum.