KOTA BANDUNG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat bersama para Asisten Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Pra-Musrenbang) Kewilayahan melalui video conference, Selasa (14/04).

Membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Pandemi Covid-19 menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2021.

Hal ini ia ungkapkan setelah melihat fakta bahwa bahwa pandemi yang terjadi saat ini mengancam pertumbuhan ekonomi, tak hanya di Indonesia, namun terjadi pada pertumbuhan ekonomi dunia. Proyeksi pemerintah mengungkapkan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 melambat menjadi 2,3%.

Dalam penyusunan RKPD 2021, dampak ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19 menjadi hal yang perlu diperhatikan. Adanya kegiatan yang tertunda di tahun 2020 menyebabkan perlambatan dan pergeseran ke tahun 2021 sehingga menuntut pemerintah berpikir kreatif dalam penyusunan RKPD.

“Pentingnya sinergi dan kolaborasi, baik dalam perencanaan pembangunan tahun 2021 maupun dalam mengatasi wabah Covid-19 melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dengan implementasi pendekatan Pentahelix-ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) demi mewujudkan Jawa Barat “Juara Lahir dan Batin”,” ucap Setiawan.

Kepala Bappeda Jabar, M. Taufiq Budi Santoso menambahkan, dengan adanya pandemi saat ini, maka perlu dilakukan refocusing dan realokasi anggaran karena angka pendapatan dan belanja tahun 2020 akan ada di bawah target. “Kita didorong mencari sumber pendapatan lain untuk dapat membiayai prioritas pembangunan tahun 2021, tidak hanya fokus pada APBD,” ucapnya.

Menjelang Musrenbang Provinsi yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 April mendatang, Taufiq menegaskan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan Musrenbang di daerahnya masing-masing. Ia pun mengingatkan kepada Bappeda Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan pemetaan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.