BAPPEDA JABAR - Aher Minta Selidiki Dugaan Aksi Kartel
Aher Minta Selidiki Dugaan Aksi Kartel
20 January 2016 21:10

Bandung, Tribun.- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) segera mengalami lonjakan harga daging ayam di wilayah Jawa Barat. Gubernur juga meinta Disperindag dan KPPU menyelidiki penyebab kenaikan harga daging ayam beberapa pecan terakhir.

“Saya instruksikan Disperindag dan Dinas Peternakan untuk menelusuri masalahnya. Peyebabnya apa. Mudah-mudahan kami bisa mencari solusi,” kata Gubernur yang biasa didapa Aher ini di Gedung Sate, Selasa (19/1).

Menurut Aher, penelusuran harus dilakukan hingga ke bagian hulu, yakni menyelusuri pasokan dan distribusi pakan hingga bibit ayam atau DOC. Pasalnya, kata Aher, ribuan peternakan ayam yang berada di sektor hilir sangat bergantung kepada para pengusaha pakan dan DOC di sektor hulu.

“kalau di hulunya normal, harusnya ke hilir, hingga ke pasar harganya harus normal,” ujar Aher, kemarin.

Selain disperindag dan Dinas Peternakan Jabar, gubernur meminta KPPU turun tangan mengsut dugaan aksi kartel di tingkat hulu yang menyebabkan harga daging ayam melonjak tajam. “Kalau ada nuansa partel di tingkat pemasok pakan, DOC, KPPU harus turun. Karena persaingan menjadi tidak sehat, dampaknya ke konsumen,” katanya.

Aher mengatakan Pemprov Jabar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Jabar berupaya menekan inflasi di Jawa Barat. Aher memastikan pengendalian inflasi di Jabar dengan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor riil perekonomian diharapkan tetap tumbuh meski dilakukan pengendalian inflasi. Kami menekan inflasi tanpa menganggu kegiatan ekonomi. Justru kami menggairahkan ekonomi untuk menekan inflasi,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Barat siap melaksanakan operasi pasar daging ayam di wilayah Jawa Barat.

Wakil Kepala Bulog Divre Jawa Barat, Eko Hari Kuncahyo, mengatakan pihaknya siap melaksanakan operasi pasar bila memang diperlukan.

Copyright © Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat 2022