Bandung,  (PR).- Pembangunan terminal utama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, difokuskan tahun ini. Sesuai jadawal, pada peterengahan 2017, Bandara Kertajati akan mulai beoperasi. Rencananya , Presiden Joko Widodo akan meninjau pelaksanaan pembangunan bandara, Kamis (14/1/2016) ini.

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas, menuturkan sejauh ini proses pembangunan Bandara Kertajati masih sesuai jadawal. Dia optimis, target operasai bandara pada tahun 2017 akan terealisasi. “Pembangunan sisi darat tahap pertama sudah mulai akhir 2015. Harapannya, pada 2017 sudah beroperasi, makanya kita bikin dua tahap. Tahap pertama menelan biaya Rp4,2 triliun. Pada tahap ini akan dibangun terminal utama seluas sekitar 90.000 meter persegi, terdiri dari dua lantai,” kata Virda.

Virda menjelaskan pembangunan bandara ini terbagi dua, yaitu pembangunan fasilitas di sisi darat dan sisi udara. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas pembangunan sisi udara, sedangkan sisi darat menjadi tanggungjawab PT BIBJ. Penbangunan sisi darat dibagi dalam tiga paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan tiga kontraktor pemenang lelang.

“Paket 1 terdiri dari pekerjaan grading jalan, drainase,parker. Paket 2 berupa keseluruhan bangunan terminal utama penumpang.sementara paket 3, diantaranya, pembangunan main station, distribusi air bersih, pengolahan limbah, dan pembangunan pembakaran sampah,” jelasnya.

Virda menuturkan, sampai saat ini cukup banyak investor yang tertarik untuk ikut mengelola Bandara Kertajati. Bahkan, beberapa investor luar negeri juga sudah ,menyatakan ketertarikannya.

“Pada 18 Januari 2016 ini kita mulai prakualifikasi dokumen, tapi bebrapa peserta dari luar negeri meminta waktu untuk melengkapi dokumen dan kita akomodasi. Yang pasti, kita cari yang terbaik,” ungkapnya.

Terkait mitra strategis, Virda mengakui masih belum ada kesepakatan  dengan pihak Angkasa Pura II yang semula akan menjadi mitra BIBJ. Namun menteri perhubungan sudah memberi keleluasaan dan menyerahkan kepada BIBJ untuk menentukan langkah terbaik.

“Yang jelas, dengan atau tanpa Angkasa Pura II, BIBJ akna tetap berjalan. Sebab, sampai saat ini m,asih belum ada titik temu. Tadinya mitra strategis ini kita tetapkan bulan Maret, tapi kita geser sedikit. Targetnya, Juni sudah ditutup, sebab dengan undang-undang sekarang memungkinkan kita jalan tanpa Angkasa Pur II, ” tuturnya.

Salah satu kendala yang masih belum sepaham, kata Virda, adalah terkait pengoperasian Bandara Husein Sastra Satranegara, Bandung. Angkasa Pura II baru saja berinvestasi di Bandara Husein. Dari sudut pandang BIBJ, Bandara Kertajati akan menggantikan Bandara Husein dan mengembalikan Husein sebagai pangkalan udara militer.

“Jadi dari sudut pandang sudah berbeda makanya sulit ketemu. Tapi, kita antisipasi dengan menacari badan usaha bandara udara lain,” ujarnya.

Husein berisiko

Ilham Habibie, direktur PT Ilthabi Rekatama, salah satu mitra BIBJ menuturkan,  Bandara Kertajati adalah bandara Jawa Barat yang akan menjadi tulang punggung Negara dalam hal industry. Oleh karena itu, jika dilihat dari potensinya, Bandar Udara Husein di Bandung sudah tidak memungkinkan  untuk dikembangkan, terutama dilihat dari segi keselamatan.

“Runaway-nya enggak bias lebih panjang. Dari aspek kselamatan, konsep di banyak kota besar sudah tak memungkinkan bandara di tengah kota. Karena saat terjadi kecelakaan, maka akan langsung masuk ke hunian penduduk. Makin banyak destinasi ke Bandung makin besar risikonya,” ujar Ilham.

Bandara yang besar, kata Ilham, harus berada di luar kota. Apalagi, dari sisi ekonomi, daerah perlu di dorong. “Ciayu Majakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) perlu di dorong. Target awal Kertajati  ini 5-6 juta penumpang, tapi suatu saat bias lebih dari 20 juta penumpang, dan itu tak mungkin di Bandung. Juga akan dibangun aerocity karena banadara itu tidak bias berdiri sendiri,” ujarnya.