BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan melakukan pendataan secara serentak pada 13 juta keluarga. Ini dilakukan, untuk mendapatkan data akurat tentang kondisi keluarga di Jabar sehingga bisa menuntaskan masalah kemiskinan.

Pendataan tersebut, akan mulai dilakukan mulai Mei 2015 dengan melibatkan tenaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Ia meminta agar masyarakat tidak kaget jika didatangi kader pendata dari BKKBN. Ia berharap, masyarakat memberikan informasi yang sesungguhnya. Heryawan pun tidak ingin ada data yang ditutup-tutupi agar keluarga di Jabar sesuai dengan data yang nanti didapatkan.

“Kami ingin mengetahui seperti apa keadaan keluarga di Jawa Barat. Keluarga yang akan di data sekitar 13 juta,” ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan usai launching pendataan keluarga 2015 di Gedung negara Pakuan, akhir pekan lalu.

Aher mengatakan, dalam pendataan nanti akan ditentukan klasifikasinya antara keluarga yang sudah sejahtera dan keluarga pra sejahtera. Namun, sistem yang digunakan tetap menggunakan by name by address. Pemprov akan menjadikan data ini sebagai data untuk acuan program dalam rangka peningkatankesejahteraan.

“Yakni, dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan pemberantasan penggangguran,” kata Aher.

Jika nanti data sudah valid, kata Aher, pihaknya dapat membuat program akurat untuk masyaraakat. Saat ini Pemprov Jabar masih mengacu pada data penduduk Badan Pusat Statistik (BPS). Namun pada kenyatannya masih ada sebagian penduduk yang tidak menerima program-program pemerintah dengan baik.

“Terbukti di lapangan ketika bagi raskin banyak bolong-bolong,” katanya.

Di sebuah perkampungan, kata dia, ada yang dapat ada juga yang tidak dapat. Padahal mereka sebenarnya layak menerima bantuan.

Aher menilai, pembagian bantuan kepada masyarakat merupakan masalah sensitif. Karena, jika ada warga yang tidak kebagian bantuan pasti akan menyalahkan pemerintah. Padahal, yang tidak terbagi itu bisa saja tidak terdata dengan baik.

Tapi, kata dia, Pemprov Jabar tetap menjalankan program-program pemberantasan kemiskinan baik dari pemerintah maupun dari pihak swsata. ”Soal data tentu itu akan terus kita perbaiki,” katanya.

Aher mengatakan pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN merupakan data pelengkap. Dalam pembagian raskin nanti, tetap saja, masih mengacu ke data BPS.

“Saya meminta kepada BKKBN untuk mendata selengkap-lengkapnya,” katanya.