BANDUNG, BAPPEDA JABAR – Dalam rangka Musrenbang Perbatasan Tahun 2019 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Provinsi Jawa Barat – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023, Bappeda Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Ruang Operation Room Lantai 2 (dua) Bappeda Jabar, Jumat (22/03). Dalam acara ini dibahas mengenai persiapan program kegiatan yang akan disepakati dalam Program Kerjasama Pembangunan diwilayah perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah Tahun 2020-2023. Rencananya Musrenbang Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah akan dilaksanakan 28-30 Maret 2019 di Aston Hotel Cirebon dengan mengusung tema “wisata”. “Karena Jawa Barat akan menjadikan wisata sebagai lokomotif pembangunan. Sehingga nanti kami akan mengundang narasumber dari Kementerian Pariwisata dalam acara Musrenbang Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah nanti,” jelas Iman Tohidin selaku Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I. Agenda yang akan dibahas dalam Musrenbang Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah diantaranya: Finalisasi Kesepakatan Kerjasama wilayah perbatasan Jawa Barat- Jawa Tengah Tahun 2020-2023 Finalisasi Lampiran MoU Program Kerjasama Pembangunan diwilayah perbatasan Jawa Barat- Jawa Tengah Tahun 2020-2023 Finalisasi Kegiatan Kerjasama Pembangunan diwilayah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Pendatanganan Kesepakatan Kerjasama wilayah perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah Tahun 2020-2023 Selain itu Imam Tohidin juga mengatakan bahwa acara Musrenbang Perbatasan ini jangan sampai hanya menjadi seremonial belaka tapi harus ada impelemntasinya kepada pembangunan. “Banyak masalah perbatasan yang perlu ditangani bersama,” katanya. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Cepi Mahdi menjelaskan bahwa pembangunan diwilayah perbatasan masih kurang diprioritaskan, sehingga dengan kerjasama ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah diwilayah perbatasan. Terdapat 5 (lima) Kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cirebon, Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Banjar. Terdiri dari 21 kecamatan dan 66 desa yang berbatasan dengan Cilacap dan Brebes Jawa Tengah. Cepi Mahdi juga menjelaskan kendala Pembangunan di Wilayah Perbatasan. “Pertama keterbatasan sumberdaya, kurang diprioritaskan, penduduk relatif sedikit dibandingkan di pusat perekonomian, jauh dari pusat pemerintahan, jauh dari pusat bisnis-perekonomian,” jelasnya. Lebih lanjut, Cepi Mahdi menjelaskan Kerjasama antar daerah provinsi termasuk dalam kerja sama wajib, jika tidak dilaksanakan diambil alih oleh pemerintah pusat dan biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD. Ibu Jati selaku pembawa rombongan dari Pemerintah Jawa Tengah juga mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut ajakan dari Jawa Tengah untuk kembali melakukan kerjasama. “Ini merupakan tindaklanjut ajakan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah untuk mengajak kembali adanya kerjasama ini. Kami kesini datang membawa 19 Perangkat Daerah dari Jawa Tengah,” jelasnya. Kerjasama Kunci Keberhasilan Dalam acara ini hadir pula Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bappeda Jawa Barat karena saat ini kerjasama mendapat tempat yang layak dan atensi sendiri. “Kerjasama ini merupakan amanat yang dibebankan kepada Perangkat Daerah untuk dilaksanakan menjadi sebuah kegiatan yang wajib, karena kerjasama merupakan kunci kerbahasilan kita,” jelasnya. Selain itu Dani Ramdan juga mengajak kepada Perangkat Daerah di Jawa Barat untuk menempatkan program kerjasama sebagai prioritas. “Dibintangi Bappeda sehingga mendapat dukungan dan menjadi keharusan untuk diprioritaskan. Bappeda sendiri sudah memberikan komitmen, kerjasama ini akan mendapatkan atensi sendiri,” katanya. Namun Dani Ramdan juga menghimbau PD yang mempunyai komitmen kerjasama dengan luar, pihak ke tiga, ataupun luar negeri untuk konsisten dalam melakukan kerjasamanya. “Visi Gubernur Jawa Barat yaitu Jabar Juara Lahir Batin melalui Kolaborasi dan Inovasi didorong untuk tidak kurung batokeun, tidak fokus pada DPA masing-masing, harus ada kerjasama dengan pihak lain,” jelasnya. Selain itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kusmana Hartadji juga mendukung adanya kerjasama antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Kita akan konsen terhadap kerjasama mengenai pameran yang suka dilakukan. Selain itu ada keistimewaan dalam program Gubenrur Jawa Barat yaitu One PRODUCT One Pesantren (OPOP) yang merupakan program unggulan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil,” jelasnya.