JAKARTA, BAPPEDA JABAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) atas prestasinya dalam kategori Pemerintah Provinsi sebagai Pengguna Data Penginderaan Jauh Terbaik Tahun 2018, dalam acara  Rakornas Citra Stelit Penginderaan Jauh Tahun 2019.

Secara bersamaan Bappeda juga menerima data citra resolusi tinggi dari LAPAN dengan penyerahan simbolis sebuah hardisk eksternal dari kepala LAPAN Prof. Dr. Thomas Djalaludin kepada kepala Bappeda Dr. Ir. H. M. Taufiq Budi Santoso, M.Soc., Sc. Rabu (30/01) di Hotel Bidakara Jakarta.

Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin menegaskan, peran penginderaan jauh menjadi komponen kunci dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, khususnya untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, kebencanaan, penataan ruang, perpajakan, pemetaan dasar, penegakan hukum, dll.

“LAPAN siap mendukung pelaksanaan pencapaian SDGs melalui penyediaan data dan informasi satelit pengindraan jauh serta kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milk Negara, Swasta, dan organisasi-organisasi terkait di dalam dan luar negeri.” Ujar Thomas Djalaludin.

Sejak 2015, setiap januari, LAPAN menyelenggarakan kegiatan serah terima data satelit pengindraan jauh kepada para pemangku kepentingan dan pengguna di lingkungan instansi pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan distribusi data satelit pengindraan jauh yang tersedia di LAPAN.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan keantariksaan, LAPAN merintis Rakornas Citra Pengindraan Jauh sebagai salah satu bentuk implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh. Tema RAKORNAS yang diusung tahun ini yaitu “Penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) era Industri 4.0”. Sejumlah agenda akan dibahas dalam kegiatan ini, terutama pembahasan kebutuhan data dan informasi satelit inderaja 2019 bersama Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Agenda itu untuk mencari solusi permasalahan dalam pemanfaatan data dan informasi satelit pengindraan juah. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih sering terjadi pengajuan permintaan yang tidak dilakukan di awal tahun. Akibatnya, perencanaan penerimaan data melalui Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN menjadi kurang efektif.

Hasil Rakornas ini akan dijadikan dasar perencanaan, kegiatan, dan anggaran penyediaan data dan informasi satelit pengindraan jauh terkait. Seluruh data yang diterima LAPAN berlisensi Pemerintah Indonesia, artinya seluruh instansi pemerintah dapat memperolehnya secara tidak berbayar. (Humas Bappeda Jabar/ Rama)