Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan cara untuk mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) terjadi. Ada tiga untuk mencegahnya yakni pembenahan moralitas, transparansi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai. “Jawa Barat sendiri sudah melakukan dari tiga langkah cara sebagai pencegahan tindakan korupsi. Selain moralitas dan integritas orangnya. Juga mencegah melalui sistem pemerintahan, sistem birokrasinya yang transparan dan terbuka,” tutur Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Dengan begitu, lanjut pria yang akrab disapa Aher ini, publik terus melihat dan memperhatikan kinerja pemerintah. “Dengan begitu, menyulitkan untuk korupsi. Dan langkah ke tiga ada peningkatan kesejahteraan,” ucap dia. Sebagai bentuk dukungan dalam pemberantasan korupsi, Gubernur Jawa Barat turut hadir dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2014 di Balai Kartini Jakarta, Selasa (2/12/2014).yang bertemakan Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pencegahan Korupsi. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Abraham Samad, Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perekonomian Sofjan Djalil, beserta Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Dalam sambutannya Abraham Samad menyampaikan jika konferensi ini merupakan agenda rutin yang dibuat dalam rangka pemberantasan korupsi. Menurutnya pada sejak tahun 2013, bentuk pemberantasan korupsi mengalami perubahan dibandingkan pola-pola sebelumnya, yaitu mengedepankan pola pencegahan yang menjadikan pijakan KPK dalam menggagas acara tersebut “2013-2015 KPK memulai era baru pemberantasan korupsi. Dulu dikedepankan represi tetapi sekarang dengan penindakan represi dan pendekatan pencegahan,” tutur Abraham dalam sambutannya. Pencegahan yang dimaksud oleh Abraham adalah dengan perbaikan sistem di seluruh institusi. “Sebaik apapun moralitas dan setinggi apapun integritas. Kalau sistem negara kita adalah sistem yang meproduksi kejahatan korupsi. Maka saya jamin, orang yang benar juga akan mudah tergelincir”, tegas Abraham. Di antara keberhasilan KPK dalam pembenahan sistem tersebut adalah perbaikan sistem tata kelola dibidang ESDM yang berhasil menyelamatkan PNDP sebesar Rp7 triliun dan mencabut izin 400 petambangan diseluruh Indonesia. Sedang Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuka konferensi tersebut menambahkan jika keberhasilan KPK bukan dengan besarnya jumlah sitaan yang berhasil diungkap tetapi dengan semakin sedikitnya kasus korupsi yang terjadi di bangsa ini. “Kita mesti melihat keberhasilan itu bukan dari besarnya apa yang disita. Tetapi dari kecilnya yang disita. Contohnya Singapur, Norwegia, Skandinavia, New Zeland kejaksaanya atau anti korupsinya sedikit sekali, ujar sosok yang akrab dipanggil JK, dalam sambutannya. Konferensi tersebut membahas dua tema besar yaitu: Perbaikan Tata Kelola dan Transparansi untuk Mewujudkan Optimalilasi Penerimaan Pembangunan. Dan tema Meningkatkan Efektivitas Belanja Pembangunan Melalui Penguatan Akuntabilitas Publik, Yang disajikan oleh 8 pemateri diantaranya: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy