BANJAR, PIKIRAN RAKYAT —  Belum rampungnya pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Purwaharja di Kota Banjar dengan Desa Panulisan di Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengakibatkan laju perekonomian warga di kedua daerah tersebut menjadi terganggu. Warga harus memutar jauh untuk dapat berhubungan dengan warga lainnya yang berada di seberang jembatan.

Hal itu menjadi salah satu temuan permasalahan pada kegiatan Monitoring Desa Perbatasan Jabar-Jateng yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar di Kota Banjar, Jumat 23 November 2018. Hadir pada kesempatan tersebut Kasi Peningkatan Kapasitas Desa Bidang Kelembagaan Masyarakat, DPMD Jabar Dandan Ramdani, Manajer PR Institute Yuni Mogot, Plt Camat Pataruman, Lurah, dan Kepala Desa setempat.

Dandan mengatakan, kegiatan monitoring desa perbatasan dilaksanakan DPMD Jabar untuk memotret potensi dan permasalahan desa perbatasan. Hasil monitoring ini nantinya akan menjadi bahan kajian terkait rencana pemerintah provinsi Jawa Barat akan menetapkan kebijakan “One Village One Company” (OVOC)-satu desa satu perusahaan.

Program OVOC ini kata Dandan, menjadi salah satu realisasi dari visi misi Gubernur Ridwan Kamil untuk pengembangan desa-desa di Jawa Barat, termasuk desa-desa yang berada di perbatasan. Untuk merealisasikan visi misi tersebut, lanjut Dandan, seluruh perangkat pemerintahan yang ada mulai dari kabupaten-kota, kecamatan, kelurahan, sampai desa harus memahami dan mengerti sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kita berharap dari monitoring ini nanti dapat dipetakan kondisi desa di Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dukungan dan pemahaman yang sama dari seluruh elemen pemerintahan khususnya desa,” imbuhnya.

Perihal belum rampungnya pembangunan jembatan, Lurah Purwaharja Bambang Dwi Sutanto mengatakan, pembangunan dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah selesai dilakukan sedangkan dari pemerintah provinsi Jateng belum selesai. Padahal jika jembatan ini rampung dikerjakan, dapat memotong waktu 8 jam perjalanan. “Tapi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang belum selesai pembangunannya dari pihak sana,” ujarnya.

Monitoring desa perbatasan dilaksanakan di 129 desa yang berada di perbatasan Jabar-Jateng dan Jabar-Banten. PR Institute merupakan lembaga riset, pelatihan, dan konsultan media yang ikut mendukung pelaksanaan monitoring tersebut. Yuni Mogot selaku Plt Manajer PR Institute mengatakan, Pikiran Rakyat sebgai tempat PR Institute bernaung merupakan media terbesar dan paling tahu Jawa Barat. Program monitoring desa perbatasan yang dilaksanakan DPMD Jabar merupakan program strategis sehingga PR menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut. (Eriyanti Nurmala Dewi)