SUBANG, BAPPEDA JABAR — Program Inovasi Desa adalah salah satu upaya Kemendesa PDTT untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa. Melalui program ini, diharapkan pemanfaatan dana desa dapat lebih berkualitas, tepat sasaran, dan menekan kesenjangan yang terlampau jauh antara desa perbatasan dengan lainnya. Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 pada 10-12 Juli 2018 di Subang dan Indramayu. Tema yang diangkat adalah “Visioner Kepala Desa Menuju Kemandirian Desa Melalui Inovasi Pengelolaan Potensi Desa dan Optimalisasi Penggunaan Sumber Pendanaan Desa”. Rapat ini dihadiri oleh Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kemendes PDTT, PBH Jaringan Komunikasi (jarkom) Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat. Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu forum perencanaan pembangunan di Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki tiga perbatasan dengan provinsi lain, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat-Banten dan Jawa Barat – DKI Jakarta. Jumlah desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat terdiri dari 139 desa/kelurahan yang tersebar di 45 kecamatan, yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Tujuan dari tema yang dimaksud diharapkan Kepala Desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dapat memahami dan memiliki inovasi yang visioner dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa dengan mengoptimalkan sumber pendanaan desa untuk mewujudkan desa mandiri. Dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan desa di wilayah perbatasan provinsi jawa barat, kami mengundang instansi pemerintah pusat yakni direktur jenderal pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat desa kemendes PDTT, dan pendampingan badan hukum jaringan komunikasi (jarkom) desa. Agenda hari pertama sepenuhnya dilaksanakan di Sari Ater Hotel, Subang. Rapat Koordinasi dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat. Paparan-paparan menghadirkan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, dan dari PBH Jarkom Desa. Hari kedua, seluruh tamu undangan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Majasari, Kabupaten Indramayu. Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu berhasil meraih predikat sebagai desa terbaik di Indonesia tahun 2016, penilaian dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Peserta Rapat mendapatkan paparan langsung dari Kuwu (Kepala Desa) Majasari Wartono, S.Pd., M.Si mengenai inovasi yang dilakukan hingga mendapatkan prestasi yang membanggakan. Setelah itu peserta berkunjung ke Rumah Literasi di Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan ke area Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg, Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. SPBT ini merupakan kepemilikan dari Gapoktan dan BUMDes sebesar 49 % dan BMN sebesar 51 %. (shinta)