JATINANGOR, BAPPEDA JABAR — Salah satu solusi menurunkan ketimpangan ekonomi secara spasial di Jawa Barat bagian utara dan selatan adalah dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Bidang Fisik Bappeda Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi teknis bersama Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat mitra bidang Fisik. Perencanaan pembangunan fisik di Jawa Barat meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup. Rapat koordinasi teknis ini dilaksanakan selama dua hari (5-6/4/2018) di Sahid Skyland City Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kepala Bidang Fisik Bappeda Jawa Barat, Slamet Mulyanto S, ST.,MT memimpin langsung rapat koordinasi teknis. “Semua kebijakan yang dirancang oleh PD dan Bappeda Kabupaten/Kota harus sejalan dengan empat prioritas pembangunan, sehingga diharapkan semua kegiatan yang diajukan dapat tepat sasaran, untuk mendorong sektor-sektor potensial,” ungkap Slamet dalam arahannya di Rakotek Bidang Fisik. Pada hari pertama rakortek, prioritas pembangunan yang menjadi pembahasan melingkupi priorias empat dan enam. Prioritas pembangunan empat adalah ‘Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi’. Perangkat Daerah yang memparkan terkait prioritas pembangunan empat adalah; Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prioritas pembangunan enam juga dibahas pada hari pertama, yaitu mengenai ‘Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang’. PD yang memberikan paparan terkait prioritas ini adalah; Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam Rakortek Bidang fisik tidak ada desk sidang pleno, setelah PD memberikan paparan terkait dengan empat prioritas pembangunan, seluruh Kabupaten/Kota dapat mengisi form usulan kegiatan yang disediakan Bappeda Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan diskusi bersama seluruh peserta Rakortek. Hari kedua Rakortek (6/4/2018) prioritas satu dan lima menjadi pembahasan, dengan prioritas pembahasan: Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar. PD yang memberikan paparan terkait prioritas 1 dan 5 adalah; Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Bidang Fisik Bappeda Provinsi Jawa Barat berharap, setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh Kabupaten/Kota Jawa Barat adalah usulan kegiatan yang strategis dan memiliki konektivitas dengan empat prioritas yang sudah dipaparkan oleh PD. Usulan kegiatan ini nantinya akan diproses sesuai prioritas pembangunan agar menjadi kebijakan yang dapat mendorong percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (Shinta WA)