BANDUNG, INILAH KORAN — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di lima kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan merumuskan penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan daerah.
Dalam hasil Rapat Koordinasi tersebut didapatkan hasil bahwa secara umum ada tigal hal yang bisa mengentaskan kemiskinan di Jabar Selatan. Yakni, melalui pengembangan infrastruktur, sosial-budaya dan ekonomi.

“Jabar Selatan itu menjadi kantung kemiskinan di Jabar, ” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai Rakor TKPK bersama Menko Kemaritiman, di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Rabu (31/1/2018).

Ia menyebutkan, memang di lima kabupaten yang berada di Selatan Jabar ini bila dibanding daerah lainnya di Jabar, memerlukan sentuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Ia menyontohkan, rumah sakit, sekolah, jalan tol, bandara, pelabuhan, bahkan peralatan melaut seperti perahu besar dan dermaga atau pelabuhan serta petalatan bertani sangat minim keberadaannya.

Oleh karenanya, kedepan, Pemerintah Daerah di lima kabupaten, yakni Ciamis, Garut, Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta 17 kementerian terkait akan bahu membahumembangun daerah-daerah yang menjadi daerah dengan penduduk miskin terbesar di Jabar ini.

“Nanti leading sektornya saya kira di Kemenko Kemaritiman, karena yang mengkoordinasikan, siapa mengerjakan apa,” katanya.

Sementara itu untuk pos anggaran, pihaknya memastikan akan ada pembagian anggaran baik dari APBD maupun APBN melalui kementerian terkait.

“Untuk sekolah, rumah sakit dan pelayanan dasar lainnya saya kira akan menggunakan anggaran daerah, sedangkan untuk infrastruktur seperti bandara, jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya itu dari pusat,” katanya.

Sebelumnya kata Demiz sapaan akrab Deddy Mizwar, pihaknya akan terlebih dahulu melihat potensi di lima daerah tersebut yang sangat penting untuk didahulukan pengembangannya.

Semisal, ada yang memiliki potensi di pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan potensi sosial-budaya. Sehingga setelah diketahui potensinya tersebut, pembangunan akan tepat sasaran sehingga lebih cepat terjadi peningkatan kemampuan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

“Kita lihat, nelayan, petani mereka mau jual kemana, akhirnya harganya terus menerus rendah, nanti setelah ada kemudahan mobilitas, diharapkan daya jual menjadi tinggi, ” katanya.

Kemudian, untuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan di tiga hal tersebut, yakni infrastruktur, sosial-budaya, dan ekonomi ini ia perkirakan bisa dilakukan lima tahun kedepan.

“berarti 2018-2023 lah, saya kira bisa untuk bangun rumah sakit, sekolah dan pelayanan dasar, kalau urusan yang besar seperti tol, bandara, pelabuhan itu juga tidak bisa dilakukan satu, dua, atau tiga tahun, karena harus ada pengkajian RTRW dan RDTR daerah tersebut, ” pungkasnya.(Dea Andriyawan)