TRIBUNJABAR.CO.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat pembangunan akses pendukung Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Pembangunan infrastruktur penunjang bandara yang akan beroperasi pada 2018 mendatang ini terbagi menjadi jalan tol dan non-tol. Percepatan aksebilitas ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembebasan Tanah untuk Pembangunan BIJB di Gedung Negara Pakuan, Rabu (27/12).

Penandatanganan ini bersamaan juga dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018. Hadir dalam penandatanganan tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Majalengka Sutrisno, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Sri Mujitono, serta unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida).

“Besar harapan melalui penandatanganan ini, dapat mempercepat target operasional BIJB yang ditargetkan beroperasi pertengahan 2018. Beberapa kendala di lapangan antara lain berkaitan dengan proses pembebasan tanah untuk jalan tol dan non tol menuju BIJB,” kata Gubernur Jabar yang akrab disapa Aher seusai kegiatan tersebut.

Akses pembangunan jalan non-tol menunju bandara sendiri sudah mulai dibangun. Sedangkan pembebasan lahan yang mengambil jalur lurus di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendekati tahap penyelesaian. Lahan sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar sekitar 60 meter atau seluas 40 hektare ini berada di atas lahan sebanyak 218 bidang.

“Fisik untuk non-tol sudah mulai ya. Pembebasan lahannya hanya ada di sepanjang 1,74 kilometer. Selesainya bisa lebih dulu non-tol (dibandingkan terminal bandara). Kami harap bisa diselesaikan segera,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang menyiapkan akses tol sepanjang 3,8 kilometer menuju bandara. Akses tol tersebut memiliki jalur sendiri dari Tol Cipali. Pemprov Jabar menujang akses menuju bandara tersebut dengan menyuntik anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk pembebasan lahan yang dikucurkan dari APBD.

“Kalau (pembebasan lahan tol) akhir tahun 2018 harus selesai dan pembangunannya baru bisa 2019. Padahal presiden menginginkan dan bercita-cita agar pemberangkatan haji bisa di BIJB pada 2018. Ini bernilai, harapan agar ini bisa disukseskan dan semoga kita perlu memicu untuk kerja keras agar tidak ada kendala apapun. Karena ini semua biar bisa menjadi kebanggaan warga,” kata Aher. (Syarif Abdussalam)