Antarajabar.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan rencana aksi demonstrasi berupak mogok massal sopir angkutan umum se-Bandung Raya pada Selasa(10/10) di Gedung Sate dipastikan sudah dibatalkan.

“Janji pembatalan aksi demo dan mogok sudah disampaikan lisan dan juga tertulis para sopir. Intinya ada penangguhan waktu pelaksanaan demo,” kata Ahmad Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate Bandung, Senin.

Dia mengatakan Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan sudah bertemu langsung dengan para pelaku usaha angkutan umum Bandung Raya yang diakomodir langsung Organda, hasil pertemuan cukup menggembirakan untuk warga Bandung Raya.

“Dalam pertemuan tersebut para pelaku usaha angkutan umum konvensional meminta aspirasinya bisa segera diserap untuk disampaikan pada pemerintah pusat selaku penentu kebijakan,” kata dia.

Menurut dia, ada sejumlah sikap para sopir angkutan umum yang disampaikan kepada pemerintah melalui pihaknya seperti mereka tidak melarang kehadiran kehadiran transportasi berbasis daring, asalkan dilakukan sama.

“Tuntutanya enggak berlebihan yakni mereka ingin diperlakukan sama biar seimbang. Kan kalau konvensional ada KIR tanda kendaraan, nopol kuning, bayar pajak. Masa iya ada usaha enggak bayar pajak. Kemudian SIM yang berlaku untuk taksi konvensional kan beda, kalau online itu SIM A umum,” kata dia.

Dirinya menyatakan sudah mengutus Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik untuk ikut dalam rapat yang digelar di Kementerian Kemaritiman.

Harapannya, kata dia, agar segera ada keputusan-keputusan yang terkomodir tanpa merugikan kedua belah pihak dan sejauh ini Kementrian Perhubungan sendiri sudah mengeluarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Jadi poin itu sudah diakomodir ya lewat Permenhub. Itu dibuat bersama saya menyaksikan bersama. Enam pelaku usaha online yang ada yang operasikan roda dua dan empat hadir disana. Tapi yang kita heran malah digugat,” kata dia.

Aher juga mengimbau pada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas karena pada dasarnya pemerintah sedang mencari formulasi pas dengan kehadirannya taksi online ini.

“Protes demo hak mereka. Saya harapkan jangan ganggu keamanan. Ini masalah bersama. Saya gubernur bersama-bersam. Semoga dipusat ada penyelesaian,” kata dia. (Ajat Sudrajat)