Cirebon, Bappeda Jabar.- Menurut Perpres No.59 th 2017 yang disahkan pada 4 Juli 2017, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada kemiskinan di setiap negara. Sontak saja hal tersebut menjadi isu nasional maupun daerah untuk ditindaklanjuti. Menurut harian Kompas seperti dikatakan Wapres Yusuf Kalla, Indeks Gini Ratio atau ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan di Indonesia masih tinggi. Maka dari itu kemiskinan merupakan musuh bersama yang harus ditanggulangi bersama.

Berkaitan dengan masalah tersebut pada Kamis (10/8), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Ir. Yerry Yanuar, MM bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melakukan kunjungan ke Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Cirebon untuk pembahasan masalah kemiskinan di kabupaten Indramayu.

Indramayu memiliki 2 fenomena kemiskinan; yang pertama merupakan penghasil beras (lumbung padi) terbesar di Jabar namun penerima jatah raskin/rastra tertinggi pula, kemudian penghasil jumlah ikan terbanyak (lumbung ikan), namun banyak nelayan yang hidup masih dibawah garis kemiskinan.

Dilain sisi, Berdasarkan penilaian Provinsi Indramayu merupakan kabupaten yang mengelola kelembagaan dengan cukup baik dan patut dijadikan contoh. Dikatakan sebagai kabupaten kedua dengan peringkat kemiskinan tertinggi di Jabar (14.98%), namun ada sebuah desa yang bernama Majasari meraih piala juara I sebagai Desa Terbaik tingkat nasional pada tahun 2017. Maka dari itu Indramayu cocok dijadikan model untuk TKPK sebagai wilayah yang mampu mengatasi kemiskinan di wilayah Jabar.

“Kemiskinan merupakan musuh kita bersama untuk kita tanggulangi bersama, oleh sebab itu kita ingin berdiskusi sebenarnya apa yang menjadi masalah utama di kabupaten ini.” Ujar Yerry dalam forum diskusi bersama perwakilan dari Bappeda Kab. Indramayu.

Menurut Ir. Budiharto sebagai Fungsional Perencana perwakilan dari Bappeda Indramayu, menjelaskan bahwa di wilayahnya kebanyakan masyarakat seperti sudah memilki mental kemiskinan, artinya terkadang ketika ada bantuan dari pemerintah masyarakat mendadak miskin, sedangkan ketika ditinjau ke lapangan ternyata dari keluarga yang mampu. Hal ini menjadi paradoks dan menjadi masalah menahun di kabupaten yang berpenduduk sekitar 1.7 juta jiwa tersebut.

Ir. Sukasah juga selaku staf yang fokus di sektor kemiskinan Indramayu menambahkan bahwa masalah dilapangan masih banyak desa yang timpang. Ada kecamatan yang tinggi tingkat kemiskinannya ada juga yang rendah.

“Hal yang seperti ini butuh kejelian program, jika program cepat dan tepat sasaran rasanya akan lebih merata dan mengurangi ketimpangan” Tambah Sukasah.

Seperti contoh, Desa Mundak Jaya Kecamatan Cikedung yang sukses menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Dari total 4.095, ada 1.058 jiwa yang miskin, artinya lebih banyak penduduk yang diatas garis kemiskinan. Diketahui bahwa ternyata di desa tersebut ada program zakat yang dikelola UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari setiap warga yang sukses menekan tingkat kemiskinan, bahkan zakat yang terkumpul bisa mencapai dana sekitar 70 juta setiap bulannya.

Atas dasar itu, desa tersebut akan dijadikan model untuk dijadikan acuan bagi desa lain di kabupaten Indramayu. Selanjutnya, dari pertemuan ini akan dibuat tim gabungan dari Bappeda Jabar yang bersinergi dengan Bappeda Indramayu untuk membuat indikator guna membuat program dan sasaran kedepan untuk menekan tingkat kemiskinan di Indramayu. (Humas Bappeda Jabar)