BANDUNG, (PR).- Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 2017 ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menekankan pentingnya makna demokrasi. Baginya, demokrasi bukan semata-mata sebagai wahana mencapai kekuasaan, melainkan sebagai cara mencapai dan mewujudkan harmoni kebangsaan dan memuliakan rakyat.

Aher juga mengatakan, terkait dengan pilkada secara serentak, merupakan tugas semua masyarakat untuk melaksanakan dan mengawal seluruh prosesnya. Semua tahapan peristiwa demokrasi tersebut harus berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

“Untuk itulah, sosialisasi, dan diseminasi informasi secara menyeluruh harus dilakukan. Sehingga praktik demokrasi tersebut di Jawa Barat berlangsung secara berkualitas. Tolok ukurnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya,” ungkap Aher. Ia menyampaikan itu dalam sambutan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 2017 tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu Bandung, Kamis 17 Agustus 2017.

Demokrasi ini, kata Aher, dapat menjadi jalan untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Terwujudnya komitmen tersebut juga sekaligus menunjukkan kontribusi nyata antara perangkat daerah dengan masyarakatnya dalam ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

IPM Jabar naik

Di Jawa Barat sendiri, bukti nyata hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Jabar dengan pemerintah telah direpresentasikan melalui bermacam capaian dan keberhasilan. Saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia 2017 itu, disebutkan sejumlah keberhasilan yang diraih Jabar. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 68,25 poin pada 2013 menjadi 70,05 poin pada 2016. Pun demikian dengan Indeks Pendidikan naik dari 58,08 poin menjadi 60,67 poin, Indeks Kesehatan​ naik dari 80,14 poin menjadi 80,68 poin, serta Indeks Pengeluaran melonjak dari 67,31 menjadi 70,24 poin.

Jabar juga berhasil mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kisaran 5% dalam kurun waktu 2013 sampai dengan triwulan 2 tahun 2017, dengan besaran angka​ Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp 1.070 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.652 triliun pada 2016. LPE hingga triwulan kedua tahun 2017 mencapai 5,08%, lebih tinggi dari LPE nasional yang mencapai 5,01%.

Pengangguran menurun

Selaras dengan itu, Jabar juga berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dari 12,08% pada tahun 2008 menjadi 8,89% pada tahun 2016. Sedangkan angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 13,01% pada tahun 2008 menjadi 8,77% pada tahun 2016. Angka ini lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,70% pada tahun 2016.

“Hal ini berarti, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin semakin rendah,” tukas Aher.

Keseluruh capaian Jabar tersebut berbuah 232 penghargaan tingkat nasional yang terhimpun sejak 2008 sampai Juli 2017. Itu belum termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama 6 tahun berturut-turut dalam hal penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Demikian pula dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar, 24 dari 27 kabupaten/kota pun mendapat opini WTP dari BPK RI.

“Untuk mempertahankan dan meningkatkannya di masa depan, diperlukan komitmen kolektif dan kerja bersama yang kuat dari seluruh perangkat daerah​ provinsi, serta seluruh kabupaten dan kota, termasuk masyarakatnya,” kata Aher.

“Khususnya dalam mengawal akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat secara terukur dengan parameter yang jelas,” sambungnya.