Sehubungan dengan telah dibukanya kembali tahun sidang I tahun 2014, DPRD Jabar mulai pekan ini kembali melaksanakan kegiatan rutin. Pekan ini dijadwalkan akan memanggil beberapa OPD yang menangani program-program perekonomian.

Pemanggilan OPD-OPD tersebut, dilatarbelakangi oleh kepentingan, pihak legislative memprioritaskan pengawasan atas realisasi dan pelaksanaan satu tahun ke depan program perekonomian di Jabar, papar Ketua Komisi B DPRD Jabar, Selly A Gantina dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (7/1).

Selly, lebih lanjut menurutkan program pembangunan perekonomian di tahun 2014 dianggarkan 10% daru jumlah APBD. Terkait dengan hal tersebut, untuk tahap pertama pihak Komisi B DPRD Jabar akan memanggil pihak Bappeda Jabar. Pemanggilan Bappeda dimaksudkan untuk mengetahui secara rinci bagaimana rencana yang disiapkan untuk pembangunan ekonomi satu tahun ke depan.

Pekan ini, dijadwalkan pihak Komisi B DPRD Jabar akan menggelar rapat dengan seluruh OPD mitra Komisi B DPRD Jabar serta OPD lain di luar mitra Komisi B DPRD Jabar  yang menangani program pendukung pembangunan perekonomian seperti Dinas Bina Marga, Dinas PSDA. Pertemuan dengan OPD yang menangani pembangunan perekonomian juga akan mengevaluasi keberhasilan program di tahun 2013.

Sehubungan dengan program perekonomian di tahun yang lalu, pihak Komisi B DPRD Jabar telah mencatat beberapa temuan. Jika PAD mencapai 1,7 trilyun, berimplikasi dana untuk pembangunan perekonomian harus terserap sebesar Rp.500 milyar.

Dari laporan yang diterima, dana untuk sector perekomian diantaranya terserap Rp.100 miliar dialokasikan untuk program KCR serta dana yang dikelola melalui OPD mitra Komisi B DPRD Jabar kurang lebih tercatat sebesar Rp.453 miliar.
Dengan demikian, masih ada puluhan miliar dana yang perlu diklarifikasi sejauh mana penyerapannya dan dialokasikan untuk program apa. Melalui pertemuan yang beberapa hari ke depan akan diselenggarakan ujar Selly diharapkan dapat terjawab apa yang menjadi catatan Komisi B DPRD Jabar. (Nur)