Bandung, Bappeda Jabar.- Peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat begitu besar. Untuk melancarkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang matang dengan program unggulan.

Bertempat di ruang rapat Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Analisis Pembangunan (UPTB Pusdalisbang) Jawa Barat jalan Sangkuriang No.2. Bidang Ekonomi Bappeda Jabar mengadakan diskusi Kajian Data Ekonomi Sebagai Bahan Kebijakan Perencanaan bersama Badan Pusat Statistik dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Lembaga Penelitian, Rabu (24/2).

Diskusi dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi Ahmad Ade Hadeansyah didampingi Kepala UPTB Pusdalisbang Agus Ismail. Selain itu hadir pula Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Kecuk Suhariyanto dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Lembaga Penelitian Sudarno Sumarto sebagai pembicara.

Pada pemaparannya Kecuk mengatakan ketersediaan, utilisasi dan peningkatan analisis data di tingkat daerah merupakan basis data untuk kebijakan.

“Penentuan kebijakan dan pebuatan suatu keputusan harus berdasarkan fakta. Selain itu juga, menghubungkan data yang sangat teknis dengan kebijakan yang relevan,” ucapnya.

Adapun menurutnya syarat kualitas sebuah data harus berkualitas 6 dimensi yakni relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accesibility and clarity, comparibility, coherence. Kemudian perlu komunikasi yang intensif antara penyedia data dan pengguna data: how, what, why, when, dan lain sebagainya. (NR)