Pembangunan daerah, terkait erat dengan penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah dan pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua aspek pembangunan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor di dalam satu wilayah. Berdasarkan perkembangan pembangunan daerah selama ini, isu utama pembangunan daerah adalah masih adanya kesenjangan antar daerah, misalnya antar provinsi terutama di wilayah perbatasan provinsi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah terutama di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh kemampuan daerah, diantaranya berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan profesional, belum meratanya dukungan infrastruktur yang meliputi pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, transportasi, air bersih, perumahan, dan sanitasi yang baik. Dari permasalahan tersebut, kerjasama antar daerah adalah satu perilaku dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian upaya yang dilakukan bersama oleh dua daerah atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 125.5/19901 dan Nomor 119/2206/Pem tentang Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Perbatasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018.

Tema Musrenbangtas Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah: “Harmonisasi Pembangunan di Wilayah Perbatasan”. Bertempat di Gedung Negara BKPP Wilayah III Cirebon (12/5), dihadiri oleh unsur OPD Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Perbatasan Jawa Barat, unsur OPD Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Agenda pertama adalah sambutan dari Sekretaris BKPP III, Drs. H. Karma Sulaeman, M.Si, menurutnya wilayah perbatasan itu rakyatnya kurang diperhatikan. Maka, yang harus dilakukan kedua pemerintahan adalah merencanakan tujuan, mengidentifikasi isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan strategis.

Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Drs. Cepi Mahdi, MM mengatakan semua perencanaan bisa terlaksana bagaimana kita bisa menyusun isu strategis, evaluasi itu muncul isu strategis perbatasan Jabar-Jateng.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Ibnu Kuncoro, SE., MM., memberikan paparan kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program/Kegiatan di Wilayah Perbatasan. “Arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang semakin mantap. Sementara itu, ada beberapa permasalahan mendasar seperti tingginya kingur, potensi daerah yang belum dikembangkan, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan hidup, kualitas dan kapasitas infrastruktur kurang memadai,” tutur Ibnu Kuncoro, SE., MM.

Isu global yang berkembang adalah implementasi MEA, penurunan harga minyak dunia dan pelambatan ekonomi global dan nasional. Fokus pembangunan 2016 adalah pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin (beasiswa miskin, BPJS Kesehatan non kuota, RTLH) serta pemberdayaan ekonomi desa miskin.

Setelah pemaparan dari kedua provinsi, acara dilanjutkan dengan paparan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung tentang pembangunan Bendungan Kuningan. Rencana pembangunan Bendungan Kuningan ini merupakan upaya pengelolaan sumber daya air yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan terkait kebutuhan air yang semakin meningkat di wilayah Pantura. Lokasi pembangunan Bendungan Kuningan terdapat di Sungai Cikaro, Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Selanjutnya, paparan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat terkait penanganan pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) dan psikotik jalanan di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah tahun 2015.

Harapannya, kegiatan Musrenbangtas Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah ini menciptakan keterpaduan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar Provinsi di Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah khususnya pada kegiatan prioritas dan strategis.