BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Dua orang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jabar kehilangan jabatannya alias non job. Hal tersebut sebagai dampak perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016. Keduanya adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Sekretariat Korpri.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Pemprov Jabar, M Solihin mengatakan sebagai dampak pemberlakuan PP 18/2016 tersebut, Badan Ketahanan Pangan dilebur atau digabungkan dengan Dinas Peternakan. Sedangkan, Sekretariat Korpri bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat. Namun, keduanya diberdayakan di Komite Perencanaan Bappeda Jabar.

Selain dua pejabat eselon II tersebut, juga terdapat beberapa pejabat eselon III dan IV yang juga kehilangan jabatan. Pemprov Jabar pun tetap memberdayakan tenaga mereka di bidang lain.

“Untuk pejabat eselon 3 dan 4 (yang terkena dampak PP 18), Kepala BKD masih menyusun job desk. Sebab dengan adanya penyesuaian SOTK, otomatis banyak yang pindah-pindah. Kita misalnya tidak mungkin menaruh dokter di Dinas Pertanian, makanya semua disesuaikan job desk dan latar belakangnya (pendidikannya),” tutur Solihin saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (8/1).

Penyesuaian SOTK juga membuat Pemprov Jabar merampingkan jumlah jabatan asisten daerah (Asda) dari empat asda menjadi tiga saja. Selain itu, posisi staf ahli pun berkurang dari awalnya lima menjadi tiga. Perampingan ini menyebabkan tiga orang pejabat eselon 2, otomatis kehilangan jabatannya.

Namun, ketiga pejabat eselon II tersebut langsung mengajukan masa persiapan pensiun (MPP). Menurut Solihin, mereka adalah Asda Bidang Pemerintahan Achdiat, dan dua orang staf ahli yakni Nunung Sobari dan Dede Rusdia.

“Ketiganya sudah mengajukan MPP,” ujar Solihin.

Pada tahun ini, Pemprov Jabar pun terancam bakal mengalami banyak kekosongan jabatan terutama di level pejabat eselon III (kepala bidang) dan eselon IV (kasubbag/kepala seksi). Pasalnya, banyak pejabat eselon III dan IV yang sudah menginjak masa pensiun. Pejabat eselon II pun beberapa akan memasuki masa purna tugas.

“Tanpa melihat eselon, tahun ini yang pensiun mencapai 350 hingga 400 orang. Tahun depan 500 orang. Diantaranya ada pejabat struktural (sehingga kemungkinan banyak jabatan kosong),” ungkap Solihin.

Selain ada beberapa OPD yang dilebur atau digabung, pada SOTK baru ini terdapat pula OPD baru di tubuh Pemprov Jabar yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Untuk sementara, Disdukcapil masih berkantor di Gedung Sate.

Namun, ke depan, kata dia, Disdukcapil Jabar bisa menempati kantor bekas OPD yang dilebur seperti gedung bekas Kantor Sekretariat Korpri atau bekas kantor Badan Ketahanan Pangan.

“Meski belum ada kantornya tapi pelayanan tetap berjalan. Yang penting bukan bangunanya tapi pelayanan. Saat ini kordinasi dengan Disdukcapil di kabupaten/kota sudah dijalankan,” sambung dia.