BAPPEDA JABAR - 70 Persen Kota Baru Walini Harus Ruang Terbuka Hijau
70 Persen Kota Baru Walini Harus Ruang Terbuka Hijau
26 January 2016 21:28

Ngamprah, (PRLM).- Pengembangan Kota Baru Walini sebagai kawasan berbasis transit di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, tidak boleh melebihi koefisien dasar bangunan 30 persen. Walaupun akan dibangun jadi kawasan terpadu, lahan hijau di Walini harus tetap terjaga.

“Di sini itu jangan dikira akan bangunan seluruhnya. Di sini itu KDB-nya hanya 30 persen. Jadi, yang bisa dibangun hanya 30 persen, sedangkan sisanya kawasan hijau,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di sela-sela acara peletakan batu pertama kereta cepat Jakarta-Bandung, di perkebunan Maswati, Cikalongwetan, Kamis (21/1/2016).

Dari lahan seluas hampir 3.000 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII, lahan yang akan digunakan untuk Kota Baru Walini seluas 1.270 hektare. Menurut Heryawan, kawasan hijau di Walini bisa tetap memiliki nilai investasi jika dikelola dengan baik.

“Supaya menghasilkan, ya diindustrikan. Bisa dibangun taman atau tempat rekreasi. Mau jadi hutan rekreasi juga tidak masalah. Yang penting, konsepnya 70 persen kehijauan dan 30 persen pembangunan. Pembangunan tersebut juga tidak boleh merusak lingkungan,” tuturnya.

Terkait dengan pengembangan Kota Baru Walini, Heryawan menyerahkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China, yakni perusahaan patungan antara Konsorsium China dengan Konsorsium BUMN Indonesia, termasuk di dalamnya PTPN VIII.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan menyebutkan, Kota Baru Walini akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang meliputi hunian, pusat kesehatan dan pendidikan, maupun daerah bisnis dan komersil. Bahkan, terdapat wacana pemindahan kantor Pemprov Jabar ke Walini.

Walaupun begitu, dia menyatakan bahwa pengembangan kawasan Kota Baru Walini akan tetap sesuai aturan KDB 30 persen. “Ya bisa jadi dihutankan, kebunnya dipertahankan atau dibikinkan taman, itu kan tergantung dari master plan,” kata Hanggoro.

Hanggoro berharap, Kota Baru Walini sudah mulai tampak sebagai kawasan terpadu dalam tempo tiga tahun, ketika stasiun kereta cepat ditargetkan rampung. “Itu sudah ada maketnya. Nanti akan ada interchange juga di sini. Jadi, akan ada akses keluar masuk lewat tol,” katanya.

Dia menambahkan, infrastruktur pendukung juga bakal dikembangkan. “Bukan hanya jalan. Energi pembangkit, air minum, pengelolaan sampah, misalkan, atau fasilitas umum dan fasilitas sosial juga akan kami siapkan semua,” tukasnya.

Copyright © Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat 2022