JAKARTA, (PR).- Ada 245 proyek dan 2 program yang dikebut Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya sampai 2019. Jumlah 245 proyek itu merupakan jumlah terakhir setelah mengalami beberapa pengurangan dan penambahan. Awalnya, Jokowi memasang target 225 proyek dan 1 program dalam masa pemerintahannya. Namun dalam rapat terbatas kemarin, Jokowi menyatakan ada usulan 55 proyek dan 1 program baru. Usulan tersebut ditampung olehnya. Menurutnya, usulan-usulan proyek tersebut ditampung untuk yang terakhir kalinya. Alasan tidak lagi menerima usulan proyek-proyek baru dikarenakan waktu yang pendek. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Jokowi menginginkan seluruh proyek dan program strategis nasional bisa mulai berjalan sebelum akhir 2018. Berdasarkan kriterianya, proyek strategis nasional mencakup 14 bidang. Yakni jalan, kereta api, pelabuhan, bandar udara, pengembangan kawasan, perumahan, PLBN, air bersih dan sanitasi, bendungan, irigasi, teknologi, smelter, energi, pertanian/kelatuan. Adapun 2 program strategis nasional adalah pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW dan pembuatan pesawat terbang N245 oleh PT Dirgantara Indonesia. Program pesawat terbang oleh PT DI merupakan usulan program yang baru dimasukkan. Di luar tambahan proyek dan program baru, Jokowi mengatakan, ada 94 proyek atau 42 persen yang telah masuk ke dalam tahap konstruksi. Sementara proyek yang telah selesai jumlahnya ada 20 proyek atau sekitar 9 persen. 30 persen Adapun proyek yang masih ada dalam tahap perencanaan ada 83 proyek atau 37 persen. “Kami sudah melakukan evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional di 22 provinsi. Dan selalu saya tekankan bahwa seluruh proyek strategis nasional yang telah direncanakan harus betul-betul dimonitor, betul-betul diawasi, dan juga dipastikan sejauh mana kemajuan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya, Rabu, 3 Mei 2017. Jokowi menambahkan, telah mendapatkan laporan bahwa terdapat 7 persen yang diusulkan untuk dikeluarkan dari PSN dan ada usulan penambahan 55 proyek strategis nasional yang baru serta satu program. “Terkait dengan penambahan proyek strategis nasional yang baru, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama saya minta PSN yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar panjang keinginan dari setiap kementerian atau lembaga. Tapi, betul-betul harus diseleksi dengan ketat,” ujarnya. Dia menambahkan, sejauh ini telah ada usulan penghapusan beberapa proyek dari daftar proyek strategis nasional dan ada beberapa yang diusulkan ditambah baru ke dalam daftar proyek strategis. Sejauh ini telah ada usulan 7 proyek dihapus dan ada 55 proyek yang diusulkan untuk masuk menjadi proyek strategis nasional. Daftar panjang Terkait dengan usulan penambahan proyek, Jokowi mengingatkan para menterinya agar proyek yang baru diusulkan itu bukan semata-mata daftar panjang keinginan dari setiap kementerian atau lembaga. Tapi, betul-betul harus diseleksi dengan ketat. Jokowi juga mengatakan, setelah ada usulan baru yang muncul, sebaiknya tidak ada usulan proyek baru lagi. Sebabnya, waktu pengerjaan dirasa sudah pendek. “Hal penting juga saya ingatkan lagi agar proyek strategis nasional yang sudah berjalan ataupun yang baru, bisa memberikan dampak pada upaya kita menambah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antar wilayah, maupun ketimpangan pendapatan,” ujarnya. Menurutnya, dampak proyek strategis nasional baru bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah harus dihitung. Proyek strategis nasional baru juga harus mampu menopang dan mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. “Jadi proyek strategis nasional harus betul-betul terintegrasi dengan pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Dan hal ini selalu saya tekankan agar proyek strategis nasional bisa memberikan dampak yang signifikan, yang nyata pada perekonomian daerah,” ujarnya. Menurut dia, keterlibatan swasta atau badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur perlu didorong. “Untuk itu, saya minta agar skema pembiayaan infrastruktur non pemerintah diatur dengan jelas sehingga mampu menarik investasi swasta dalam proyek-proyek yang kita jalankan,” tuturnya. (Muhammad Ashari)