Wagub Jabar Buka Provinsi Jawa Barat Menggelar Konsultasi Publik Sekaligus Pembukaan Rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2020 BANDUNG, BAPPEDA JABAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Menggelar Konsultasi Publik Sekaligus Pembukaan Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Seperti diketahui sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. RKPD menjadi acuan penyusunan penganggaran serta pedoman untuk pelaksanaan pembangunan bagi stakeholder di Jawa Barat. Acara ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum pada Kamis (21/2) dengan mengusung tema Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. UU menjelaskan bahwa pemantapan kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur stretegis dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan. Sedangkan pemantapan pelayanan publik diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana layanan publik dan kemudahan akses layanan oleh masyarakat. Hadir juga Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan PPN/Bappenas, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat; Bupati dan Walikota se Jawa Barat; Para asisten, para staf ahli gubernur, Kepala perangkat daerah, dan kepala biro Setda Provinsi Jawa Barat; dan Para Kepala Bappeda/Bapelitbangda se Jawa Barat. Selanjutnya Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 Meliputi: Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; Reformasi birokrasi Dari Isu Strategis tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Yaitu: Meningkatkan akses pendidikan untuk semua; Desentralisasi pelayanan kesehatan; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi; Mengembangkan destinasi dan infrastuktur pariwisata; Mewujudkan pesantren juara; Meningkatkan infrastuktur konektivitas wilayah; Gerakan membangun desa; Memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta Meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. “Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh stakeholder agar melakukan sinergi dan kolaborasi serta cara-cara baru untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin”. Tambah UU. Pemerintahan di Jawa Barat harus masuk pada model baru pemerintahan yang disebut Dynamic Governance. Pemerintahan ini mengharuskan pemerintah bersifat cepat, responsif dan efisien. Peranan pemerintah pun harus bergerak dari sebelumnya hanya sebagai regulator, bertambah menjadi regulator, fasilitator dan akselerator.