GARUT,BAPPEDA JABAR — Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Workshop Jabatan Fungsional Perencana se-Jawa Barat di Kampung Sampireun Garut pada 21-22 November 2018. Workshop dihadiri oleh Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kepala Subbagian Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Wokrshop Jabatan Fungsional Perencana Jawa Barat merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai sarana bagi peningkatan kapasitas pejabat fungsional perencana dalam bidang perencanaan sekaligus untuk mendiskusikan berbagai hal terutama mengenai pembangunan daerah.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Tema yang diangkat dalam Workshop Jabatan Fungsional Perencana se-Jawa Barat tahun 2018 adalah ‘Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional Perencana di Perangkat Daerah’. Tema ini diangkat untuk mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana di instansinya masing-masing sehingga dapat bersinergi dengan semua komponen lainnya.

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, Jabatan Fungsional Perencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada JPT Pratama (Eselon II), administrator, pengawas.

Diah Ipma Fithria Laela Hidayati selaku Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memaparkan bahwa Pelaksana melaksanakan fungsi layanan publik , perencana adalah motornya, sehingga harus punya kelas jabatan tersendiri.

“Tata kerja pejabat fungsional perencana dalam organisasi harus diatur dengan manajemen kerja yang professional, sehingga peran dan fungsi para perencana dapat berkontribusi optimal dalam pencapaian visi dan misi organisasi” ungkap Diah.

Tugas pokok perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang berkedudukan sebagai peaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan instansi pemerintah yang didukung oleh keahlian atau keterampilan tertentu yang selanjutnya akan memberikan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan.

Workshop Jabatan Fungsional diharapkan dapat memberikan wawasan lebih baik bagi fungsional perencana maupun perangkat daerah yang dalam hal ini diwakili oleh biro organisasi dan bks agar dapat memposisikan para pejabat fungsional perencanaan yang tepat dan memberdayakannya sesuai dengan tugas pokok perencana dan kedudukan fungsional perencana sehingga dapat memberikan kontribusi kepada organisasi secara optimal.