Workshop dengan tema “Penyelarasan Program Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)”ini digelar pada Hari Senin (26/05/2014),di Ruang Operational Room Bappeda Provinsi Jawa Barat pada pukul 13.00 WIB. Workshop ini dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. Acara ini dipandu oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan narasumber Dr. Ir. Idwan Santoso, M.Sc., DIC serta dihadiri pula oleh beberapa OPD terkait.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat menyebutkan bahwa “Pembangunan BIJB ini merupakan mega projek multi pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Sehingga diperlukan pembuatan Projek Manajemen Servis (PMS) yang bertujuan untuk membuat kelembagaan serta penugasan bagi OPD terkait”. Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Beliau menyebutkan bahwa “Ini merupakan rapat pertama selama Pemda Jabar membangun bandara dan merupakan mekanisme tahunan, dengan perencanaan tahunan, bandara bisa selesai. Dalam PMS ini tidak ada tahap demi tahap, diibaratkan sebagai konsultan yang memandu untuk projek-projek besar seperti projek bandara ini demi sukses pembangunan. Di jabar perlu ada kebijakan, perlu ada apresiasi khusus berbasis kinerja karena ini projek besar. Diharapkan pendekatannya dipertegas agar bisa bersinergi dengan OPD terkait. Rencana aksi multi pihak ini memiliki 4 parameter yakni ruang, waktu, institusi, dam uang. Pembangunan di Jabar ini hebat bisa 15 tahun beres” pungkasnya.

Dalam pembahasan yang dipaparkan oleh Dr. Ir. Idwan Santoso, M.Sc., DIC Pemprov Jabar telah mencanangkan pembangunan BIJB sejak awal tahun 2000-an. Ada keinginan dari berbagai pihak agar BIJB dapat dioperasikan pada tahun 2017 sehingga diperlukan penyelarasan seluruh pihak terkait agar target 2017 dapat tercapai. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan workshop ini adalah menyelaraskan program dari berbagai OPD serta menyusun Program Multi Aksi dari seluruh pihak terkait dengen tujuan menghasilkan program yang disetujui semua pihak dan draft Pergub.

Target pembangunan tahap I BIJB dapat dioperasikan pada tahun 2017. Untuk itu beberapa hal yang harus dipenuhi adalah (1) pembebasan kebutuhan lahan (2) seluruh infrastruktur fisik tahap I sudah selesai (3) seluruh infrastruktur non fisik tahap I sudah siap (4) seluruh infrastruktur pembinaan masyarakat sudah siap. Kemudian salah satu peran pemprov dalam kelembagaan BIJB adalah dengan membiayai pembebasan lahan.

Pada proses Tanya jawab, menanggapi pertanyaan dari beberapa penanya yakni Sekda Kabupaten Majalengka, Dishub Provinsi Jabar, dan LPPNI, pimpinan rapat mengatakan bahwa “Perencanaan BIJB ini yakin akan rampung pada 2017. Ini merupakan tanggungjawab kita semua. Hari ini adalah pembagian kelompok kerja, diantaranya adalah kelompok penyediaan lahan, kelompok prasarana fisik, kelompok prasarana non-fisik, dan kelompok prasarana sosial. Pertemuan ini akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014”, tuturnya.