Dalam acara tersebut kepala bappenas beserta deputi pendanaan pembangunan, Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Pembahasan mengenai konsolidasi dan koordinasi penyusunan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015, harus memberikan Presiden terpilih periode mendatang mempunyai kewenangan dan ruang gerak yang cukup untuk menyempurnakan RKP dan APBN tahun pertama.

Bappenas telah berkoordinasi dengan semua kementrian lembaga terutama dengan kementrian keuangan untuk menyiapkan RKPTahun2015. Disamping itu Presiden pun akan memberikan pengarahan sebagai salah satu landasan, menjelang tahun pertama ada baiknya dilakukan terlebih dahulu evaluasi dan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan.

Terdapat tiga indikator utama dalam pembangunan, di antaranya:

1.        Pertumbuhan ekonomi.

Jika kita merekonstruksikan khusunya 2004-2013, pertumbuhan ekonomi di Tahun 2004 tercatat sekitar 5% – 5,5% yang secara berkala terus meningkat dan di Tahun 2007 tercatat sebanyak 6,3% sebelum krisis keungan global di Tahun 2008. Setelah Tahun 2008, dampaknya sangat terasa terutama di Tahun 2009 yaitu 4,6 % yang cenderung lebih lambat. Tentu saja ini merupakan dampak negatif dari dinamika perekonomian global.

Sedangkan pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 5,78% yang sebetulnya lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Kemudian laju inflasi sebelum Tahun 2013 sudah masuk ke range 4,5 % ± 1%. Tahun 2013, dengan APBN bersubsidi laju inflasi mencapai 8,38 % dan sudah lebih baik dari perkiraan awal yaitu 9%. Melihat dari data indikator ekonomi makro di mingu-minggu terakhir, sudah nampak ada trend keuangan. Akibatnya rupiah pun ikut menguat. Salah satu indikator yang bisa menjadi panduan adalah bagaimana pasar dan perekonomian global. Indonesia bahkan termasuk salah satu yang terbaik. Intinya bagaimana kita memanfaatkan momentum ini dari segi ekonomi yang cenderung sudah mengarah ke suatu peningkatan.

2.        Kemiskinan.

Di penghujung Tahun 2004 jumlah penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan nasional mencapai 36,1 juta jiwa. Dalam kurun waktu 90 tahun, jumlahnya akan cenderung terus menurun. Di Tahun 2013 jumlahnya menjadi 23 juta jiwa atau sebanyak 11,47 %. Penurunannya memang tidak cepat namun dalam jangka waktu ini cenderung menurun. Hal yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana kita bisa mempercepat  penurunan tersebut.

3.        Tingkat pengangguran

Selama kurun waktu 2004-2013 telah tercipta kesempatan kerja baru sebanyak 17,08 juta lapangan kerja dan tambahan angkatan kerja baru sebanyak 14,22 juta. Tingkat pengangguran dapat diturunkan sebnayak 9,86% di Tahun 2004 menjadi 6,25% di Tahun 2013 atau 10,25 juta di Tahun 2004 menjadi 7,39 juta di Tahun 2013. Rumus sederhana yang harus digunakan yaitu bahwa jumlah lapangan kerja harus lebih bayak dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Rumus ini pun telah digunakan selama beberapa tahun terkakhir. Oleh karena it, momentum ini harus dipertahankan.

Tiga indikator utama tersebut kurang lebih mengoptimalkan kemajuan yang ingin kita tingkatkan. Latar belakang itulah yang kemudian mendasari tema RKPD 2015. Substansi dari tema ini masih sangat valid. Kata kuncinya adalah “Melanjutkan reformasi pembangunan dikaitkan dengan peningkatan daya saing nasional.”

Reformasi yang dimaksud berada dalam arti luas. Begitu pun dengan peningkatan daya saing juga berada dalam arti luas, dalam artian bukan hanya ekonomi atau politik. Komponen-komponen reformasi tersebut kemudian dibagi ke dalam bidang-bidang besar untuk mempermudah mensintesakannya, di antaranya:

Polhukhankan terus melanjutkan untuk menjalankan reformasi birokrasi dan tata kelola. Namun jika ingin ada akselerasi lebih lanjut berarti harus ada strategi lain. Kemudian khusus untuk reformasi birokrasi,  terdapat UU baru di mana dalam RPJMN berikutnya akan diimplementasikan secara penuh, khususnya UU ASN (Aparatur Sipil Negara) akan mentranspormasikan bagaimana birokrasi akan dijalankan. Selain itu ada pula konsolidasi proses demokrasi.

Ekonomi yaitu hal ini berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dari proses produksi, terutama SDA, lalu percepatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar. Adapun target Bappenas terkait hal tersebut adalah bagaimana di Tahun 2019 bisa tercapai pembangunan 100%. Namun tentu saja akan ada konsekuesi pendanaan di dalamnya. Khusus mengenai konektivitas mp3ii, kini berada dalam tahap akhir finalisasi. Akan ada revisi mp3ii untuk penyempurnaan- penyempurnaan terutama terkait dengan aspek keberlanjutan. Hal ini menjadi dasar nanti RKP dsb ketika kita memprioitaskan infrastruktur- infrastruktur kunci untuk menjamin pembangunan.  Mp3ei ini menjadi perhatian kita sekarang karena kita belum menemukan caranya.

Kesra yaitu hal yang menjadi fokus utama adalah bidang pendidikan, yaitu kurikulum 2013. Harapan bahwa tahun ini akan diselesaikan implementasi dari kurikulum 2013 tersebut. Keberhasilannya sangat tergantung dari kesiapan proses balajar mengajar, terutama pada guru yang jumlahnya 1,4 juta akan dilatih dalam beberapa bulan dan harus selasai bulan Juni.Selain itu kesehatan BPPS juga perlu dikawal. Kesehatan adalah kepentingan semua orang. Pelayanan pun harus ditingkatkan.

Selanjutnya adalah kemiskinan. Memang harus diakui bahwa ke depannnya kita akan mengalami banyak kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dalam bantuan dan perlindungan sosial. Untuk ke depannya, ketika bicara tentang pengentasan kemiskinan maka harus dikaitkan dengan bidang ekonomi, yaitu aspek pertanian yang luas, termasuk perikanan, konsentrasi untuk multikultural objektif guna mencapai ketahanan pangan.

Untuk industri pengolahan sendiri, Indonesia masih memakai Double Track. Dengan  kata lain, industri pengolahan di jalur impresif masih diperlukan. Demikian pula sektor jasa terutama ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Dibandingkan dengan negara lain, justru kepakan Indonesia berada di sana. Semua daerah mempunyai potensi wisata yang nantinya dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Selain itu terdapat keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Harus terus menerus dilakukan perbaikan dalam mekasnisme agar proses perencanaan pembangunan dapat terus disempurnakan. Sejauh ini memang sudah banyak hal yang dilakukan, termasuk revitalisasi musrenbangnas yang diharapakan dapat diikuti oleh musrenbang daerah. Khusus untuk tingkat nasional diharapkan juga bisa ada sinkronisasi rakortek konreg. Jika itu selesai maka akan dibawa ke rangkaian musrenbang sehingga sangat diharapakan dapat dilakukan. Untuk hal-hal lain yang sudah berjalan pun dapat disempurnkaan dan terus dijalankan.

Selain itu, diharapkan pula ada diskusi/forum yang dirasa begitu penting di mana akan dapat menjalin kesepakatan dan kesepahaman, belajar antar relasi, dan meningkatkan knowledge/pengetahuan. Maka diskusi seperti itu harus dapat dimanfaatkan dengan baik.

Proyeksi Tahun 2010-2025 bahwa SDM adalah start/awal untuk pertimbangan dalam melakukan suatu pembangunan. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 245 juta diproyeksikan menjadi 305,6 atau meningkat 28%, maka itu adalah asset nomer satu. Mengingat bahwa terdapat 7 provinsi (Provinsi Sumatera Utara,Provinsi Sumatera Barat,  Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara). maka akan ada kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan provinsi yang megalami bonus demografi. Oleh karena itu harus ada desain untuk peningkatan pembangunan daerah. Begitu pula untuk provinsi yang sudah masuk proses aging. Untuk itu jangan sampai ada kesalahan dalam membaca proyeksi yang sangat penting tersebut.

Selanjutnya adalah penjelasan dari kepala asosiasi kepala bappeda seluruh Indonesia. Dijelaskan bahwa Peran bappeda provinsi dalam meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Mepoisisikan bonus demografi dalam perencanaan pembangunan.

Maksud pemyelengaraan otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatdan Meningkatkan daya saing daerah. Sistem pemerintahan RI menurut paparan DR. Made Suwandi, Msoc.sc, Dirjen Pemerintahan Umum Kemetrian Dalam Negeri mengingatkan kepada teori horizontal organization. Sinergi pusat dan daerah diharapkan sudah berbasis multipihak kedepanya.

Undang-undang desa baru akan membuat desa menjadi luar biasa karena pemerintah pusat sampai dengan kabupaten bisa langsung berhubungan dengan desa oleh karena itu beliau menegaskan kepada undangan “jadilah kepala desa”. Terakhir menjelaskan mengenai Perbaikan Kualitas, Akuntabilitas Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan dijelaskan adalah harus “Beyond Expectations” lebih dari yang diharapkan, akuntabilitas adalah “comply with regulation” taat aturan, selanjutnya adalah kerjakan oleh ahlinya.