Antarajabar.com.- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2016 hingga Semester I ini telah mencapai 55 persen dari target Rp11 triliun lebih.
“PAD ini berasal dari optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, usai menerima Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nugroho di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus memacu penerimaan pendapatan khususnya dari sektor pajak.

“Pak Dadang (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jabar) dan kawan-kawan ini punya inovasi, yakni mengoptimalkan PKB. Pajak-pajak lama, pajak kendaraan yang sudah ada. Karena banyak yang nunggak, dicari yang nunggak itu dan gede juga dapetnya ternyata,” kata Aher.

“Dan akibat dari yang nunggak itu dikejar terus dengan Samsat Gendong, dengan e-samsat, dan lain-lain akibatnya anggaran tidak kurang bahkan anggaran pendapatan dari PAD itu melampaui target,” kata dia.

Dengan pecapaian tersebut, Aher berharap pendapatan ini bisa konsisten terjadi pada Semester II mendatang atau mencapai 110 persen.

“Kalau kemudian dari PKB itu naik 10 persen bisa mencapai Rp 1 Triliun. Top lah, tidak akan khawatir kita menganggarkan apapun,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa realiasasi anggaran APBD TA 2016 Jabar hingga saat ini telah mencapai 40 persen dan dirinya berkomitmen untuk terus mempercepat serapan anggaran, salah satunya serapan anggaran dari berbagai proyek yang tengah dilakukan oleh pemprov serta serapan anggaran oleh daerah kabupaten/kota

“Saat ini (realisasi) sudah di angka 40 persen, tentu besar. Jadi lihatnya di realisasi bukan di sisa anggaran,” kata dia.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nugroho mengatakan bahwa evaluasi telah dilakukan oleh pihaknya yakni terkait kinerja Pemprov Jawa Barat.

Nugroho menilai hingga saat ini kinerja Pemprov Jawa Barat telah berjalan dengan baik.

“Jadi kita mendorong pemerintah daerah dalam waktu enam bulan ke depan agar supaya apa yang kita lihat itu dapat diperbaiki atau menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan,” kata dia.

Sejumlah hal yang dibahas dalan pertemuan tersebut yakni mengenai segmen batas atau batas wilayah antara kabupaten/kota yang satu dengan lainnya.

Nugroho mengatakan bahwa di Jawa Barat sebagian besar permasalahan perbatasan yang ada sudah bisa diselesaikan dengan baik.

“Alhamdulillah kalau kaitan dengan perbatasan sudah sebagian besar sudah diselesaikan. Dan mudah-mudahan ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Nugroho.

Selain itu, terkait manajemen logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, ia juga terus mendorong pihak Pemprov Jawa Barat agar segera menyalurkan bantuannya ke BPBD di setiap daerah kabupaten/kota.