BANDUNG — kompleksitas dan tuntutan masyarakat terhadap keberadaan pemerintah, mengharuskan pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan berbagai pembaharuan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Sehingga fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, semangat pembaharuan dan inovasi tata kelola pemerintahan tentunya juga menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mengakselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah Jawa Barat, yakni “Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia” (RPJPD 2005 – 2025).

“Syukur Alhamdulillah, berbagai inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang kami lakukan sejak tahun 2008 hingga tahun ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak yang ditunjukkan dengan telah diraihnya 214 penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional,” kata Gubenur Aher pada acara Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, (PANRB) Asman Abnur, Bale Asri PUSDAI Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 63 – Bandung, Rabu (26/10/2016).

Adapun sejumlah apresiasi atas inovasi pelayanan publik yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya:

–          Tahun 2014, penghargaan top 9 pelayanan publik terhadap inovasi pengelolaan pengendalian kemiskinan melalui program KM Nol Pro Poor Jabar (top 9 nasional pelayanan publik);

–      Tahun 2015 : penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik atas inovasi :

–      Sistem Inti Plasma di Kawasan Benih Patin Kabupaten Subang; dan

–      Pengelolaan kepegawaian “Makin Terlayani Pegawai On Line”.

–       Tahun 2016, Top 99 SINOVIK Nasional Tahun 2016 atas inovasi “Wajah Baru Layanan Perpustakaan Umum Jawa Barat (integrated libray management System)”

–       Pilot project pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh KPK terhadap inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi; 1) Sektor pendapatan : inovasi e-Samsat Jabar cara mudah bayar pajak; 2) Sektor tunjangan pegawai :  Inovasi sistem manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP); 3) Sektor perizinan : Inovasi Satu Akses Pasti Simpatik Jabar.

Selanjutnya untuk kompetisi inovasi tahun 2017 proposal yang telah ditampung adalah sebanyak 79 proposal inovasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gubernur Aher juga bertekad agar Inovasi lainnya terus diciptakan. Terkait dengan peran pemerintah provinsi selaku koordinator dan fasilitator penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten/Kota, Aher mengaku pihaknya akan terus mendorong 27 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menghadirkan berbagai inovasi layanan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing.

“Inovasi yang kami lakukan serta dorongan kami terhadap pemerintah kabupaten kota untuk melakukan inovasi, telah mendapatkan apresiasi  dari pemerintah, salah satunya apresiasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI berupa Juara Pertama Anugerah IPTEK Tahun 2016 kategori Provinsi serta Anugerah Budhipura Tingkat I tentang Pembinaan Penguatan Inovasi oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota,” katanya.

“Tidak hanya ditujukan terhadap pemerintah kabupaten/ kota, Pemprov Jabar juga berupaya menumbuh kembangkan penguatan aktor lokal (Strengthening Local Actor) yakni masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok sebagai pengungkit pembangunan di Jawa Barat. Upaya tersebut salah satunya melalui Anugerah Inovasi, Prakarsa dan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat, yang dilaksanakan tiap tahun secara berkelanjutan,” kata Aher.

Berbagai upaya penumbuh kembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat tersebut, merupakan langkah implementasi pembangunan daerah yang dilakukan dalam kerangka memfasilitasi, menghela, dan memimpin serta memberi banyak contoh (good practise) dalam bingkai kerangka dasar pembangunan. Sehingga diharapkan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan memiliki komitmen dan semangat yang sama dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah berupa kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan  Aparatur negara dan Reformasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, tantangan terberat dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan inovasi baru, tetapi juga kemampuan instansi pemerintah mereplikasi suatu inovasi.

Menpan RB menambahkan, Replikasi inovasi dapat membantu pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan daerah secara efektif dan efisien, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Dewasa ini telah banyak inovasi baru berhasil diciptakan, dan ampir semua inovasi yang ada berhubungan dengan kecepatan, perbaikan, dan juga dengan sistem teknologi informasi yang baik. Namun demikian, belum semua dari novasi tersebut dapat diaplikasikan dengan baik di tempat lain,” Kata Asman Abnur.

Adapun Forum replikasi akan berlangsung Rabu – Kamis (26 -27 Oktober 2016), merupakan ajang untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Forum ini mempertemukan sejumlah inovator yang pernah mendapat penghargaan dari Kementerian PANRB dengan kepala-kepala daerah agar secara cepat meniru inovasi yang telah berhasil, dan dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tercatat sebanyak 42 inovator dari berbagai instansi dan daerah yang hadir untuk mempresentasikan program inovasinya. Tak ketinggalan, inovasi dari Kepolisian RI juga unjuk gigi dalam even ini.  Sebanyak 11 Bupati dan 18 walkota, mengkonfirmasi hadir dalam acara ini. Selain itu, ada wakil Bupati dan wakil Walikota juga hadir. Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan  hadir untuk mempresentasikan inovasinya.

“Acara ini juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara inovator dengan sejumlah kepala daerah yang siap melakukan replikasi, sebanyak 59 daerah  melakukan penandatanganan MoU,” imbuh Asman.

Dalam forum replikasi ini juga dilakukan pelayanan peluncuran buku Top 35 Inovasi pelayanan publik 2016, peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Aplikasi ini disediakan agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai jenis pelayanan, standar pelayanan, pihak yang bertanggung jawab, dan menjadi sarana evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.  Kompetisi ini diselenggarakan untuk mendorong instansi pemerintah menjadi ujung tombak dalam melakukan pelayanan publik agar lebih terarah, fokus, serta berkesinambungan.

Menteri Asman menegaskan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI  agar instansi pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik serta mengembangkan inovasi agar hasilnya dapat terlihat dan dirasakan masyarakat.

“Pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Publik Tahun 2017 ini menjadi sangat relevan dalam persaingan global dan era keterbukaan. Sebagai bagian dari masyarakat global, kita tidak dapat menutup diri terhadap dinamika perubahan yang datang begitu cepat. Dewasa ini, inovasi telah menjadi kebutuhan sektor publik,” ujarnya.