KOTA BANDUNG – Kepala Bappeda Jabar berpartisipasi dalam acara Temu Konsultasi Triwulan Bappenas bersama Bappeda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Bertemakan “Langkah-langkah Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19”, temu konsultasi digelar melalui video conference, Selasa (26/5).

Pandemi Covid-19 menjadi alasan bagi semua negara untuk menyusun kembali sistem kesehatan yang dimiliki, termasuk Indonesia. Tak hanya dihadapkan dengan Covid-19, Indonesia juga dihadapkan dengan fakta bahwa negara ini menjadi peringkat ketiga TBC terbesar di dunia. Serta malaria dan kusta yang terus bertambah jumlahnya.

Bertepatan dengan pandemi saat ini, sesuai amanat Presiden, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengajak Bappeda seluruh Indonesia untuk mereformasi sistem kesehatan nasional hingga tingkat kecamatan, yaitu Puskesmas.

Suharso mengatakan saat ini hanya 18% Puskesmas yang memenuhi syarat. Bahkan tidak sampai 50% bayi di Indonesia menerima imunisasi dasar lengkap. “Harap hal ini menjadi perhatian seluruh daerah dan masuk ke dalam perencanaan daerah,” ucapnya.

Pada Rencana Kerja Pemerintah 2021, penguatan sistem kesehatan nasional difokuskan pada penguatan germas, penguatan health security, dan penguatan sumber daya seperti fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM kesehatan.

Sistem kesehatan perlu diperkuat untuk kesiapan menghadapi pandemi, recovery dan penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotif dan preventif, dan peningkatan anggaran kesehatan pemerintah.

“Ekonomi akan cepat pulih jika menghadapi kesehatan tidak tanggung. Jika tanggung, maka pemulihan ekonomi juga akan tanggung,” tambah Suharso.
Diperlukan kerjasama pusat dan daerah, baik untuk sisi kesehatan maupun perekonomian baru. Dengan kondisi dan kemampuan setiap daerah yang berbeda, maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk membangun sistem yang lebih tangguh.

Peran strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah ialah:

1. Provinsi/kabupaten/kota menyampaikan data melalui Bersatu Lawan Covid;
2. Pelaporan dari kabupaten/kota satu pintu (harian);
3. Inisiasi jumlah tes yang lebih ambisius agar ukuran penyebaran Covid-19 lebih akurat dan dilaporkan; dan
4. Perencanaan protokol ‘New Normal’: Mengubah Perilaku Kesehatan dan Keselamatan.

Menghadapi Covid-19, jumlah tes yang masif perlu dilakukan dan kapasitas laboratorium perlu ditingkatkan. Setidaknya satu orang dari setiap seribu penduduk perlu dilakukan tes untuk menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. Prioritas pengetesan dilakukan kepada PDP dan disusul oleh ODP.