Bandung, (PR).- Proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) tau tol dalam kota sepanjang 20,6 kilometer, telah mendapat restu dari 14 lembaga dan instansi kementerian. Sebelumnya, sembilan lembaga dan instansi yang mengizinkan sebagian lahannya digunakan untuk pembangunan BIUTR Pasteur-Cileunyi yang diyakini akan mengurai kemacetan di Kota Bandung tersebut. Demikian kesimpulan pertemuan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung, pekan lalu. Jadi sekarang tinggal bagaimana itu bisa dilakukan,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa kepada wartawan, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/2/2016). Iwa mengatakan, tim kecil tersebut akan menghadapi menteri PUPR, Senin depan, untuk mmbahas pendanaan. Diharapkan, pembangunan tol itu dibiayai oleh Kementerian PUPR melalui APBN dan kerja sama JICA (Japan International Coorporation Agency). Sementara pemprov akan membantu proses pembebasan lahan interchange. Dari total interchange sepanjang 6,7 kilometer, kata Iwa, gubernur dan DPRD Jawa Barat sepakat untuk membantu pembebasan lahan sepanjang 2,7 kilometer dengan anggaran Rp200 miliar dari APBD 2016. Pembebasan lahan sisanya, sepanjang 4 kilometer, diharapkan didanai oleh pemerintah pusat. Namun, pemprov akan mendukung dan memfasilitasi penyelesaiannya. Mekanisme penetapan status tanah, rencananya akan diatur pada rapat Senin mendatang. Sementara penetapan lokasinya diperpanjang lagi sampai dengan 30 Desember 2016. Mudah-mudahan selsai, karena BIUTR Pateur sebagian besar tanahnya milik kementerian dan badan pemerintah pusat, serta sebagian punya warga, ucap dia. Sementara itu, Iwa membantah jika rencana proyek tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, terutama di wilayah yang dilalui oleh interchange. Tidak ada masalah, tidak ada penolakan. Tinggal komunikasikan saja, mudah-mudahan tidak ada provokator ini kan untuk kepentingan bersama, untuk mengurai kemacetan. Tahun 2018 mau seperti apa Kota Bandung kalau tidak kita tata, tuturnya. Selain menguarai kemacetan, pembangunan BIUTR juga untuk mengoptimalkan Sarana Olah Raga (OLR) Gedebage. Juga terkait dengan rencana tata ruang Kota Bandung yang disahkan DPRD yang mendukung pembangunan Kota Bandung ke Gedebage. Belum tentu efektif Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung Ofyar Tamin meragukan pembangunan BIUTR dapat menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung. BIUTR itu dibangun untuk menyambung jalur jalan yang telah ada. Jika diklaim akan mengurangi kemacetan sebanyak 50%, klaim itu terlalu bombastis. Ya kecil kemungkinan sampai 50%. BIUTR itu hanya melengkapi jaringan jalan yang sudah ada, yang meliputi Purbaleunyi-Padalarang. Nah, kemudian Jalan Surapati yang masuk Kota Bandung, kemudian turun. Begitu naik lagi jalan Suci sampai Cicaheum lalu sampai Cibiru, dimana jalan lingkarnya untuk meningkatkan jaringan kapasitas jalan yang ada, ujarnya ketika dihubungi pada kesempatan terpisah. Dengan kondisi tersebut, kata dia, kemacetan malah bisa bertambah besar kalau tidak ada transportasi publik yang baik. Dengan pola BIUTR, sama saja menarik pergerakan masuk ke dalam kota secara lebih cepat. Turunnya kendaraan dalam kota itu yang akan menjadi biang kemacetan. Ya jangan sampai bombastis 50%. Nanti kan ada satu upgrade beda elevasi tidak sebidang. Ketika mereka turun ke bidangnya, sama saja mengantarkan mobil ke jalan kota. Itu hanya baik jika tidka ada bukaan dalam kotanya. Jadi, ujung ke ujung, dari Padalarang sampai Cibiru, tidak perlu turun (ke dalam kota) tapi apa mungkin seperti itu, tuturnya. Menurut Sofyan, agar BIUTR memiliki manfaat besar bagi penataan transportasi, Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat juga harus melakukan inovasi dari sisi perbaikan transportasi publiknya. BIUTR membantu, ya memang betul, karena bisa membuat waktu (ke tempat tujuan) lebih cepat, ucapnya. Namun, manfaatnya tidak akansebesar bila transportasi publiknya yang dibenahi.